Pemkab Lamongan ungkap lima rancangan prioritas pembangunan RKPD 2026

Lamongan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Moh. Nalikan mengungkapkan terdapat lima rancangan prioritas pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

"Terdapat lima rancangan prioritas pembangunan pada 2026," katanya usai menggelar Forum Konsultasi Publik di Aula Gajah Mada , Lamongan, Kamis.

Nalikan menjelaskan lima rancangan tersebut meliputi pertama yakni mengenai pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, maju, dan berdaya saing; kedua yakni mengenai stabilisasi kemandirian ekonomi dan kemajuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal sekaligus produktivitas komoditas unggulan daerah.

Ketiga yakni mengenai pemantapan kesejahteraan tenaga kerja dan daya saing tenaga kerja lokal; pengentasan kemiskinan; keempat mengenai stabilisasi dan pemeliharaan kualitas infrastruktur perekonomian, akses penunjang, ruang publik, infrastruktur dasar yang adil dan merata; serta kelima yakni peningkatan stabilitas dan kondusivitas sosial.

"Pembangunan pada 2026 nantinya direalisasikan melalui 11 program prioritas Bupati," ujarnya.

Oleh sebab itu, Nalikan meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mengawal tercapainya program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Terlebih, potensi investasi industri di wilayah setempat saat ini sedang mengalami pertumbuhan.

"Jangan sampai Lamongan hanya menjadi penonton. SDM unggul harus disiapkan untuk menjawab peluang yang ada," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sujarwo mengatakan pembahasan RKPD tersebut sebagai langkah penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 secara detail.

“RKPD merupakan sebuah rancangan yang menjadi bagian dari penyusunan APBD. Program-program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bupati diharapkan bisa ter-cover,” katanya.

Pada dokumen RKPD 2026 disebutkan, Pemkab setempat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp559 miliar pada 2024 dapat meningkat menjadi Rp670 miliar pada 2026.