Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah berskala nasional sejak hari pertama pada 26 November 2025.
Pernyataan Seskab tersebut menanggapi sejumlah pihak yang masih membahas soal status bencana nasional yang hingga kini belum ditetapkan pemerintah.
"Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi, mungkin satu dua minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini," kata Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatera di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Seskab menjelaskan bahwa pemerintah langsung melakukan mobilisasi terhadap seluruh kekuatan nasional sejak hari pertama usai bencana banjir bandang melanda.
Ia merinci ada lebih dari 50 ribu personil TNI dan Polri, hingga Basarnas, bahkan relawan yang sudah dikerahkan ke tiga provinsi tersebut. Pada pekan pertama, ada 26 ribu personel TNI AD yang sudah berada di lokasi terdampak.
Selain itu, Seskab juga membantah bahwa anggaran penanganan bencana tidak berasal dari pemerintah pusat, jika status bencana belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurut ia, Presiden Prabowo Subianto sejak awal sudah menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk membangun kembali hunian sementara dan hunian tetap, hingga fasilitas gedung pemerintah daerah, bahkan kantor kecamatan yang rusak karena banjir dan longsor.
"Juga langsung seluruh 52 bupati, wali kota itu, diberikan uang cash di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya, bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu," kata Seskab.
Teddy menambahkan bahwa lebih dari 100 unit armada, baik kapal laut, pesawat, helikopter untuk mendistribusikan logistik, dan sekitar 1.000 unit alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dikerahkan dari berbagai wilayah ke lokasi bencana untuk evakuasi dan pemulihan infrastruktur.
Ia mengakui bahwa pemulihan infrastruktur memang memerlukan waktu, mengingat banyak jembatan dan jalan yang putus, namun berangsur-angsur pulih tersambung.
"Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh (hari), jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini," kata Teddy.
Ia meminta warga di luar lokasi bencana dapat saling bahu-membahu, mendukung agar jika ada logistik yang belum tersampaikan ke lokasi bencana, dapat disampaikan ke TNI, Polri, Basarnas dan BNPB.
