Surabaya (ANTARA) - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) meminta seluruh anggota aparat negara bisa tetap menjunjung netralitas jelang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
"Kami mengingatkan, prajurit aktif TNI dan Polri untuk turut menjaga marwah dan wibawa institusi dengan tetap bersikap netralitas dan obyektif dalam mengawal jalannya tahapan pemilu tahun 2024," kata Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Minggu.
Dwi Rianta menyatakan netralitas dua lembaga instansi negara itu bertujuan untuk mencegah munculnya konflik kepentingan antara peserta Pemilu 2024 yang berpotensi mengikis persatuan..
Permintaan menjaga netralitas bagi prajurit TNI dan petugas Polri menjadi salah satu poin pernyataan sikap GM FKPPI, melalui rapat pleno yang digelar 2-3 Januari 2024 di Jakarta.
Selain itu, GM FKPPI juga meminta kader internal untuk menyampaikan hak pilihnya di setiap lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
Dwi menyebut permintaan itu dikarenakan seluruh kader yang ada harus turut ambil bagian menyukseskan pesta demokrasi.
"Jangan golput, legitimasi besar rakyat untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi segenap rakyat dan bangsa Indonesia sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti," ujarnya.
Kemudian, pada poin selanjutnya adalah menyoal peran aktif GM FKPPI dalam upaya menjaga kondusivitas kondisi sosial masyarakat dengan melakukan pengawasan pada setiap praktik kecurangan.
Sementara, Ketua Wantimpus GM FKPPI Dr Ahmad Basarah menyebut isi Maklumat GM FKPPI telah disampaikan pada acara HUT GM FKPPI ke-45 pada tanggal 16 September 2023 silam di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Surabaya Jawa Timur
Sikap politik GM FKPPI, kata dia harus berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, bukan politik partisan atau sektarian.
"Anggota GM FKPPI mempunyai hak politik, namun politik GM FKPPI bukan politik primordial, apalagi politik sektarian. Kami menolak politik identitas," kata Basarah.
