Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) Ahmad Basara mengingatkan seluruh anggotanya menyukseskan jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tetap menjaga netralitas.
"GM FKPPI harus ikut berpartisipasi dalam agenda bangsa agar pemilu berjalan jujur, adil, aman, dan damai," kata Ahmad Basar melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Senin.
Sikap tersebut, kata dia merupakan cerminan GM FKPPI bukan merupakan organisasi milik satu golongan atau partai politik.
"Menyambut Pemilu 2024 ini penting, karena keberadaan kader GM FKPPI di sejumlah partai politik justru harus penjaga, perajut dan tali persaudaraan sesama anak bangsa," ucapnya.
Dia menyatakan sikap GM FKPPI memegang teguh politik kebangsaan dan kenegaraan, bukan berkiblat pada politik identitas.
Sebab, organisasinya berkiblat pada politik negara yang sejalan dan tegak lurus dengan sikap TNI/Polri.
"GM FKPPI mempunyai hak politik, namun politik GM FKPPI bukan politik primordial, apalagi politik sektarian. Karena apa? karena kami menolak politik identitas," kata Ahmad Basara.
Ketua Pengurus Daerah XIII GM FKPPI Jatim Ir R Agoes Soerjanto menyebut bergulirnya tahun politik harus dibarengi dengan upaya meredam potensi gesekan yang bisa berdampak pada stabilisasi keamanan negara.
"Kami dari GM FKPPI Jatim berkomitmen patuh dengan arahan para pembina yang adalah orang tua kami di TNI/Polri dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI yang akan selalu netral selama pemilu," ujar Agoes.
Dia pun menyatakan seluruh anggota GM FKPPI siap membantu sosialisasi politik damai dari TNI dan Polri kepada masyarakat, sebab perbedaan pilihan pada pesta demokrasi merupakan suatu kewajaran.
"Kami menginstruksikan seluruh jajaran GM FKPPI Jatim untuk terus berkoordinasi dengan TNI/Polri di wilayah setempat untuk membantu deteksi dini, agar pemilu dan pilkada berlangsung lancar dan tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling hantam," katanya.
Sementara, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf menjelaskan proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimulai pada Oktober 2023 dan diprediksi muncul polarisasi di masyarakat.
"Menyikapi ini, kita harus berpedoman pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jangan sampai diwarnai dengan huru-hara, ketakutan dan kerusuhan hanya karena berbeda pilihan," kata Pangdam.
Farid juga meminta seluruh anggota GM FKPPI untuk menyerukan pada masyarakat membantu TNI/Polri untuk menyosialisasikan pemilu damai, pemilu yang tetap bersatu meski berbeda pilihan.
"Saya apresiasi atas kegiatan GM FKPPI Jatim yang solid, kuat dan militan di bawah kepemimpinan Ketua Agoes Soerjanto, sekarang terus bantu kami menyosialisasikan pemilu damai, agar jangan terlalu fanatik dengan pilihannya," tuturnya.
Dia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan aman, sehingga tidak mengganggu kondisi keamanan negara.
"Apalagi pada pemilu presiden nanti juga berbarengan dengan pemilu legislatif dan DPD RI, walau berbeda pilihan tetap damai, tidak perlu hantam-hantaman," ujarnya.
