GM FKPPI Jatim usul pemerintah bentuk pencatatan data terpusat

Surabaya (ANTARA) - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Jawa Timir (GM FKPPI Jatim) mengusulkan agar pemerintah membuat lembaga atau tim khusus yang ditunjuk menjadi rujukan data yang akan dikeluarkan. 

Menunjuk pada data korban tragedi Kanjuruhan, Malang, yang kemarin diberitakan simpang siur. 

"Pencatatan data terpusat ini penting agar tidak semua orang bisa menyampaikan data sesuai yang didapat, sehingga akhirnya data yang disampaikan berbeda satu dengan yang lainnya," kata Ketua Pengurus Daerah VIII GM FKPPI Jatim R Agoes Soerjanto di Surabaya, Senin.

Menurutnya banyak instansi yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban maupun keluarganya. 

"Namun dengan simpang siurnya data, bagaimana bantuan bisa tersalurkan dengan tepat? Jadi harus ada data yang akuntabel by name by address, yang dikeluarkan lembaga resmi," tuturnya.

Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono menandaskan data korban yang dirilis semestinya tidak hanya yang meninggal dunia saja, melainkan juga yang selamat, baik yang luka ringan, luka berat dan yang mengalami depresi atau trauma. 

Menurutnya korban yang selamat juga harus mendapat perhatian. 

"Bagi yang sedang dirawat di rumah sakit sudah jelas, Gubernur Jatim Bu Khofifah telah memberikan arahan akan menanggung biaya pengobatan. Namun korban selamat yang mengalami depresi dan trauma juga harus mendapat perhatian," ujarnya. 

Direktur Utama PT SIER ini mengungkapkan harus ada yang memberikan "post-trauma healing" dan bantuan psikolog kepada mereka. 

"Banyak korban yang mengalami trauma. Apalagi ada ibu-ibu dan anak-anak di sana. Mereka bisa selamat tapi mungkin seumur hidup akan mengalami trauma," katanya. 

Dengan kejadian ini, lanjut Didik, GM FKPPI merasa sangat prihatin dan berduka sangat mendalam. "Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa tidak ada kemenangan dalam sepak bola yang seharga nyawa," ucapnya.