Sumenep (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep di Pulau Madura, Jawa Timur memberlakukan pola pengawasan partisipatif untuk menekan kemungkinan adanya praktik kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu di wilayah itu.
"Pengawasan partisipatif ini menekan pada peran semua elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan secara aktif apabila ditemukan ada praktik kecurangan dalam pelaksanaan pemilu," kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumenep, Hosnan Hermawan di Sumenep, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan, tahapan kampanye bagi peserta Pemilu 2024 sudah dimulai per tanggal 28 November 2023.
Kontestan pemilu, baik para calon legislatif dari partai politik peserta pemilu maupun tim pemenangan masing-masing pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2024 sudah bisa melakukan kampanye untuk memperebutkan dukungan masyarakat pada Pemilu 2024 nanti.
Pengawasan oleh lembaga pengawas di berbagai tingkatan juga mulai dilakukan, baik oleh bawaslu, panitia pengawas pemilu kecamatan, maupun pengawas pemilu di tingkat desa.
Hanya saja, sambung dia yang menjadi kendala, karena jumlah pengawas terbatas, sehingga tidak semua bentuk kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan bisa diawasi secara saksama oleh petugas pengawas pemilu.
"Karena itu, kami memandang penting untuk melibatkan peran aktif semua pihak agar ikut membantu melakukan pengawasan, menginformasikan temuan pelanggaran kepada Bawaslu," katanya.
Beberapa upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam ikut mengawasi pelaksanaan pemilu telah dilakukan. Di antaranya dengan menggandeng perwakilan organisasi pemuda, mahasiswa dan santri dari sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Sumenep.
Menurut Hornan Hermawan, ada sebanyak 60 pemuda perwakilan dari sejumlah organisasi, seperti Ikatan Pemuda NU (IPNU), Pemuda Muhammadiyah dan organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang siap membantu Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah itu.
"Kami juga telah memberikan arahan dan bimbingan khusus bagi mereka tentang pelaporan yang harus disampaikan kepada kami, sehingga informasi yang kami terima valid, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Khusus untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri, Bawaslu Sumenep telah melakukan koordinasi khusus.
"Intinya, yang kami inginkan adalah pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan tanpa pelanggaran sesuai dengan harapan semua pihak," katanya, menjelaskan.
Sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan KPU RI, hari H Pemilu 2024 (pemilihan presiden/wapres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten pada 14 Februari).
Di Kabupaten Sumenep, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 877.135 orang, dengan rincian 414.340 laki-laki dan 462.795 perempuan.
Mereka akan menggunakan hak pilihnya di 3.863 tempat pemungutan suara (TPS) di 334 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan daratan dan 9 kecamatan kepulauan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilihan Presiden 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
