Surabaya (ANTARA) - Komisi D Bidang Kesehatan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat menyiapkan pendukung wisata kesehatan, salah satunya segera meresmikan gedung graha di RSUD dr M Soewandie.
"Di graha yang belum diberi nama ini, akan memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman dan berkualitas," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Kamis.
Diketahui Kota Surabaya terpilih menjadi pilot project wisata kesehatan bersama DKI Jakarta dan Kota Medan. Namun sejak diluncurkan pada 27 September 2021 lalu, Khusnul menilai Pemkot Surabaya kurang gerak cepat untuk mewujudkan wisata kesehatan atau wisata medis.
Salah satu contohnya, kata dia, adalah kesiapan di rumah sakit yang dimiliki Pemkot Surabaya. Saat ini terdapat 17 rumah sakit swasta dan milik pemerintah di Surabaya yang telah ditunjuk untuk menjadi destinasi wisata kesehatan. Salah satunya adalah RSUD dr M Soewandie, yang merupakan rumah sakit milik Pemkot Surabaya.
"Saya melihat upaya Pemkot Surabaya untuk menyukseskan wisata kesehatan ini kurang. Ada banyak hal yang harus disiapkan. Tidak hanya soal layanan kesehatannya saja yang mendapat perhatian, tapi juga sarana dan prasarana lain juga harus mendapat prioritas," ujar dia.
Khusnul mengatakan, seharusnya pemkot harus gerak cepat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung wisata kesehatan. Seperti segera meresmikan gedung graha yang ada di RSUD dr M Soewandie.
"Kalau tidak segera diresmikan kan tidak bisa melakukan promosi. Padahal di graha nantinya akan menjadi layanan kesehatan unggulannya RSUD dr M Soewandie," kata Khusnul.
Selain itu, lanjut dia, pada 2023 nanti RSUD dr M Soewandie juga akan mengembangkan layanan kesehatan cathlab hybrid.
"Seperti ini yang harus disiapkan secara matang. Mumpung sekarang sedang membahas anggaran 2023. Apa saja yang dibutuhkan," ujar dia.
Selain layanan kesehatan, Khusnul juga menyoroti soal semrawutnya kawasan di sekitar RSUD dr M Soewandie, salah satu contohnya adalah persoalan tempat parkir.
"Parkir di RSUD dr M Soewandie memang tidak dikelola Dishub Surabaya, tapi oleh warga. Meski begitu, masalah ini juga harus menjadi perhatian pemkot. Sebab bicara wisata kesehatan, bukan hanya orang yang mau berobat, tapi juga penunggu pasien dan keluarganya. Jadi harus nyaman," kata dia.
Khusnul berharap, Pemkot Surabaya segera melakukan rapat menyamakan visi misi wisata kesehatan ini. Tidak hanya pihak rumah sakit, tapi juga instansi lain seperti dishub, lurah, camat, RT, RW dan warga yang lahannya dijadikan parkir.
Wali Kota Surabaya Eri Cahaydi sebelumnya mengatakan, wisata medis memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Kota Surabaya. Sebab, Surabaya memiliki potensi besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Surabaya maupun di Indonesia Timur.
"Jika kita bisa melakukan pelayanan ini, maka secara otomatis akan menggerakkan ekonomi, pariwisata, perhotelan, restoran dan semuanya yang ada di Kota Surabaya," kata Eri.
Selain itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa sekitar 70 persen orang Indonesia berobat ke luar negeri, dan dari 70 persen itu, sebagian besar adalah warga Kota Surabaya. Padahal, pengobatan di Indonesia tidak kalah dengan di luar negeri.
Saat ini, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) telah menyiapkan aplikasi layanan wisata medis di Kota Surabaya. Dalam aplikasi itu nantinya akan disebutkan rumah sakit beserta layanan unggulannya serta biaya, pariwisata, perhotelan, restoran dan berbagai fasilitas lainnya. (*)
