Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mengalokasikan dana sebesar Rp4,7 miliar pada 2022 untuk pengembangan dan penyempurnaan lapak UMKM yang ada di tiap kelurahan setempat.
Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Kamis, mengatakan program lapak UMKM di tiap kelurahan bertujuan untuk memacu perekonomian lokal, utamanya di masa pandemi COVID-19.
Ia menginstruksikan penyempurnaan lapak UMKM kelurahan tersebut segera terealisasi.
"Tahun ini kami gelontorkan lagi anggaran untuk lapak UMKM kelurahan. Saya minta segera saja direalisasikan. Segera selesai agar segera bisa dioptimalkan," ujar Maid.
Menurut dia, besaran dana penyempurnaan di tiap-tiap kelurahan berbeda sesuai usulan masing-masing. Hal itu, menyesuaikan dengan rencana penyempurnaan yang diinginkan.
Jika ditotal tiap kecamatan, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman memiliki anggaran penyempurnaan yang sama besar, yakni Rp2 miliar untuk Kecamatan Kartoharjo dan Rp2,2 miliar untuk Kecamatan Taman. Sedangkan, Kecamatan Manguharjo mengusulkan paling sedikit dengan anggaran sekitar Rp485 juta.
"Penyempurnaan lapak UMKM kelurahan di wilayah Kecamatan Manguharjo memang sudah dioptimalkan pada APBD Perubahan tahun 2021," kata dia.
Ia menjelaskan besaran anggaran lapak UMKM memang berbeda tiap tahunnya. Terbesar pada tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp10 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 yang merupakan awal bergulirnya program lapak UMKM, telah menghabiskan anggaran Rp7 miliar lebih.
Saat ini, sudah ada 27 lapak UMKM yang tersebar di tiap kelurahan. Masing-masing memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Baik dari segi konsep, desain bangunannya, hingga keunikan dari produk yang dijual.
Pemkot Madiun sejak 2020 gencar mendorong tiap kelurahan untuk mengembangkan potensi UMKM dan keunggulannya dengan membangun lapak-lapak UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari program pemda setempat untuk mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.
Guna mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kota Madiun telah mencairkan dana sebesar Rp261 juta untuk masing-masing 27 kelurahan di wilayah setempat pada tahun 2020.
Dana tersebut berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) pemerintah pusat, yang untuk Kota Madiun alokasinya di tahun 2020 mencapai total Rp14,9 miliar. DID diperoleh karena Kota Madiun dinilai cukup baik dalam penanganan COVID-19.
Pihaknya ingin anggaran tersebut digunakan untuk mengangkat potensi UMKM dan ekonomi tiap kelurahan yang kini mulai terintegrasi dengan jalur sepeda wisata.
"Prinsipnya, lapak ini harus maksimal. Ada banyak yang ingin datang melihat lapak kita. Karenanya, anggaran kita cukupi terus. Pegadang juga harus maksimal dalam memberikan pelayanan dan menjaga produknya," katanya.
