Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, menyiapkan lahan eks bengkok di wilayahnya untuk mendukung pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan program dari Kementerian Sosial RI (Kemensos RI).
"Lahan eks bengkok yang telah disetujui pemerintah pusat itu berada di Kelurahan Winongo, tepatnya di sebelah barat Kantor Kecamatan Manguharjo yang akan dibangun sebagai lokasi SR rintisan," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kota Madiun Heri Suwartono di Madiun, Kamis.
Menurut Heri proses penentuan lokasi berlangsung cukup lama. Sebelumnya Pemkot Madiun telah mengusulkan ke pusat dua lahan asetnya untuk menjadi lokasi pembangunan SR. Namun dua lahan tersebut tidak setujui.
Usulan pertama merupakan lahan di Kelurahan Manguharjo dekat kawasan ring road, namun dinyatakan tidak layak karena luas lahan tidak mencukupi. Sedangkan usulan kedua yakni lahan di wilayah Kranggan, Kabupaten Madiun ditolak karena lokasinya terpotong jalan wilayah Kabupaten Madiun, sehingga tidak dianggap satu hamparan.
"Pemerintah pusat meminta lahan yang utuh untuk lokasi SR. Baru lahan eks bengkok di Winongo itu yang memenuhi syarat," katanya.
Pemerintah pusat menetapkan kebutuhan minimal lahan untuk SR adalah 6,8 hektare per daerah. Setelah lokasi dinyatakan sesuai, Pemkot Madiun kini menuntaskan tahap selanjutnya, yakni administrasi.
Heri menerangkan terdapat prosedur tambahan jika lahan yang digunakan berstatus sawah yang dilindungi.
"Karena ini juga demikian maka harus diajukan ke BPN untuk perubahan pemanfaatan lahan menjadi program nasional," katanya.
Tahap selanjutnya mencakup pengeringan lahan dan penandatanganan kontrak pembangunan dengan kementerian terkait. Seluruh biaya pembangunan gedung SR itu ditanggung pemerintah pusat, sementara Pemkot Madiun menyiapkan lahan hibah sebagai syarat utama.
Selain itu, tahapan selanjutnya adalah Dinsos-PPPA juga mulai memetakan calon peserta didik melalui data dapodik dan basis ekonomi desil. Sesuai aturan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga desil 1–2 pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
Meski jumlah penduduk Kota Madiun relatif kecil, Heri optimistis kuota tersebut dapat terpenuhi.
