Surabaya (ANTARA) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz mengungkapkan polemik penerapan Undang-Undang (UU) Pesantren yang dialami banyak pondok saat menerima pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Ada yang tidak sempurna dalam UU Pesantren. Karena jika bertemu dengan UU Yayasan tidak ketemu. Di pesantren, kiai ditulis sebagai pengasuh dan pemimpin tertinggi pondok. Tapi di UU Yayasan, pemimpin tertingginya adalah pembina. Ini akhirnya menimbulkan polemik, apalagi di pesantren kecil ketika kiai sepuh wafat lalu diteruskan pengasuh yang belum kuat,” katanya di Surabaya, Rabu.
Menurut Gus Kikin, sapaannya, situasi tersebut bahkan sudah memicu ketegangan antara pengasuh pondok dan pengurus yayasan.
“Kalau sudah di ranah hukum, ini bisa mengganggu tradisi keilmuan di pesantren. Saya sudah berdiskusi dengan kementerian hukum, tapi sampai sekarang belum ada solusi,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti, yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg), menyatakan siap membawa masukan tersebut ke parlemen.
“Sampai saat ini (periode 2025–2029) memang belum ada perubahan UU Pesantren. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jika ada kajian atau naskah akademik yang bisa jadi pijakan, kami siap membawa dan menyampaikannya ke Baleg untuk dibahas pada 2026,” tegas Reni.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur Bagus Prasetia Lelana menegaskan aspirasi Gus Kikin akan menjadi perhatian serius.
“Kami titipkan usulan Kiai Kikin tadi melalui Bu Reni Astuti. Aspirasi dari Ketua PWNU Jawa Timur ini agar bisa menjadi perhatian khusus, sehingga nanti ada revisi UU Pesantren,” ujarnya.
Dalam sowan tersebut, hadir jajaran pengurus DPW PKS Jawa Timur, di antaranya Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Ahmadi, Sekretaris DPW Muhamad Syadid, Wakil Sekretaris Bustanul Arifin, Ketua Bidang Kaderisasi Ahmad Junaidi, Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) 1 Rusli Effendi, serta Anggota DPR RI Reni Astuti.
Dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, turut hadir Ustadz Abdul Hadi Wijaya, pengurus Badan Pembinaan dan Pengembangan Umat, Kader, dan Basis (BPUKB) DPP PKS yang juga dzurriyah Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Dari PWNU Jatim, hadir Bendahara PWNU Yoke Candra Katon mendampingi Gus Kikin.
