DPRD Jatim minta APBD 2026 tetap fokus tekan angka pengangguran

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur tegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus bisa penyelesaian masalah pengangguran yang masih tinggi.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025 yang masih mencapai 3,88 persen masih dibayangi dengan TPT tertinggi pada lulusan SMK yaitu 6,78 persen dan lulusan SMA 5,75 persen perlu mendapat perhatian serius pada kebijakan belanja daerah sektor pendidikan menengah dan kejuruan,” kata kata Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, saat dihubungi di Surabaya, Senin.

Menurutnya perlu adanya perbaikan kebijakan fiskal APBD 2026 agar bisa menyelesaikan tantangan TPT khususnya pada Gen Z dan milenial.

Dirinya menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) perlu memperluas belanja program Jatim Kerja seperti job market fair, Millennial Job Center (MJC) dan revitalisasi pelatihan kerja sampai ke perdesaan, serta memperbaiki iklim investasi di Jatim.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT per Agustus 2025 sebesar 3,88 persen atau sebanyak 960,7 ribu orang di Jatim tercatat sebagai pengangguran dan didominasi lulusan SMK dan SMA.

Meski demikian, TPT secara umum mengalami penurunan 0,31persen dibandingkan Agustus 2024.

Menurut keterangan resmi BPS, berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT di Jatim menunjukkan pola yang relatif serupa sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025.

Pada Agustus 2025, TPT lulusan SMK tercatat 6,78 persen menurun dari 6,81 persen pada Agustus 2024 dan 8,70 persen pada Agustus 2023, tetapi masih menjadi yang tertinggi.

Sementara itu, APBD Jatim 2026 disepakati bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan pimpinan DPRD Jatim dengan pendapatan daerah mengalami penurunan target.

Proyeksi pendapatan daerah yang awalnya dalam Nota Keuangan Gubernur sebesar Rp 28,263 triliun berubah menjadi Rp 26,300 triliun atau mengalami penurunan Rp 1,962 triliun (-6,94 persen).

Penurunan ini sebagai dampak dari kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Transfer Umum (DAU).

Adapun pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, bagian belanja daerah pun menyesuaikan dengan juga mengalami penurunan.