Demokrat DPRD Jatim nilai mayoritas target pembangunan 2025 tercapai

Yang belum tercapai bisa dilakukan corrective action dan diperbaiki karena waktunya masih panjang. Saya kira masih bisa dikejar.

Surabaya (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrat Deean Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Agung Mulyono menilai mayoritas target pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun 2025 telah berjalan sesuai perencanaan berdasarkan capaian indikator kinerja yang terealisasi.

“Mayoritas tercapai karena sebagian besar program berhasil dikerjakan,” kata Agung saat menanggapi capaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, Sabtu.

Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menyebut sejumlah indikator yang belum memenuhi target masih dapat diperbaiki melalui langkah evaluasi dan tindakan korektif dalam sisa masa pemerintahan yang masih berjalan.

“Yang belum tercapai bisa dilakukan corrective action dan diperbaiki karena waktunya masih panjang. Saya kira masih bisa dikejar,” ujarnya.

Dirinya menilai capaian 98,33 persen dari total 4.021 indikator pembangunan menunjukkan program daerah berjalan cukup efektif dan terukur. Hanya sekitar 1,67 persen indikator yang belum mencapai target.

Fraksi Demokrat juga menyoroti kinerja ekonomi Jawa Timur yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2025 tercatat sebesar 5,33 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Selain itu, Jawa Timur tercatat sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3.403,17 triliun.

Dari sisi fiskal, Fraksi Demokrat menilai realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik.

Fraksi Demokrat turut menyoroti capaian Rasio Gini Jawa Timur yang berada di angka 0,359 pada September 2025 atau menjadi yang terendah sepanjang sejarah.

Angka tersebut menempatkan Jawa Timur dalam kategori ketimpangan rendah berdasarkan standar Bank Dunia.

Di sektor badan usaha milik daerah (BUMD), dr. Agung yang juga menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim menyebut kontribusi dividen daerah masih didominasi oleh Bank Jatim.

Berdasarkan hasil evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim, Bank Jatim masuk kategori matrik biru atau kelompok BUMD yang dinilai sehat, produktif, dan mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten.

Dalam laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Bank Jatim membukukan laba bersih konsolidasi sekitar Rp1,61 triliun sepanjang 2025.

Sementara pada kuartal I 2026, laba bersih konsolidasi tercatat sebesar Rp661 miliar atau tumbuh 90,41 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia mengingatkan kondisi BUMD nonperbankan masih bervariasi, mulai dari kategori sehat, bertahan, hingga masih merugi sehingga membutuhkan penguatan tata kelola dan pengawasan.

“Yang non-Bank Jatim ada yang masuk klaster biru, kuning, ada yang bertahan hidup dan ada yang masih rugi. Tapi semuanya sedang berproses untuk memperbaiki tata kelola,” ujarnya.

Karena itu, Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur mendorong penguatan pengawasan, pembenahan tata kelola, serta perluasan peluang bisnis seluruh BUMD agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin optimal.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.