Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan Ekonomi Nasional, serta Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen mempercepat transformasi digital pemerintah untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Komdigi Meutya Hafid di Kantor DEN, Jakarta, Senin.
"Kementerian PANRB menyambut baik dan berkomitmen untuk memperkuat dukungan strategis DEN dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Oleh karenanya, kami memastikan transformasi digital tidak hanya menjadi alat, tetapi juga penggerak perubahan besar dalam melayani masyarakat dan membangun bangsa,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin malam.
Dalam pertemuan tersebut, Rini mengatakan bahwa transformasi digital akan memungkinkan layanan publik terintegrasi melalui omni-channel, baik digital maupun fisik.
Ke depannya, masyarakat cukup sekali login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal yang menjamin keamanan data pribadi.
"Pendekatan ini diharapkan mendorong kemudahan, inklusivitas, dan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Setidaknya terdapat lima peran utama (use case) pemerintahan digital yang menjadi target Presiden Prabowo. Pertama, mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu.
Kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Ketiga, mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, layanan aparatur negara, kearsipan, dan akuntabilitas kinerja.
Keempat, memodernisasi teknologi sistem penerimaan negara. Dan kelima, mentransformasi layanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dalam setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).
Pada rapat tersebut juga membahas digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan bagian penting dari keberlanjutan transformasi digital pemerintah.
Digitalisasi Perlinsos yang ditopang oleh digital public infrastucture (DPI) menjadi fokus awal pada tahun 2025 untuk memastikan kesuksesan dan membangun momentum untuk perluasan ke use case yang lain.
Lebih lanjut, disampaikan jika transformasi digital pemerintah merupakan langkah kolektif untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan adaptif.
Kebijakan tersebut bukan hanya tercantum dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, tetapi juga menjadi panggilan bersama untuk berkolaborasi melahirkan perubahan nyata.(*)
