Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan memaparkan strategi penanganan kasus balita stunting ke Pemprov Jatim sebagai upaya untuk memenuhi target prevalensi stunting nasional 2024, yakni 14 persen.
"Pemaparan tentang strategi penanganan stunting ini, karena kami diminta untuk memaparkan strategi dan pola pengendalian yang kami lakukan agar prevalensi stunting bisa sesuai target nasional yang diinginkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni, Selasa.
Pada pemaparan yang digelar di Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan secara daring itu, Mohni menjelaskan, bahwa kasus stunting di Kabupaten Bangkalan mengalami tren positif.
Pada 2021 persentase kasus stunting di Bangkalan mencapai 28,9 persen dan pada 2022 mencapai 26,2 persen. Atas capaian itu, Pemkab Bangkalan menerima penghargaan dari Pemprov Jatim.
"Sekarang kami diminta untuk menyampaikan pemaparan strategi ke depan, agar keberhasilan yang pernah kami capai dalam menekan kasus stunting terus meningkat," katanya.
Ia juga mengaku bersyukur dan mengapresiasi semua instansi yang terlibat dalam penanganan stunting.
Capaian itu, diharapkan terus memacu semangat Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) agar bisa mencapai target Nasional.
"Memang untuk menurunkan hingga zero itu, tidak mungkin kami lakukan. Tetapi mampu turun dengan angka yang lumayan signifikan ini, sudah sangat luar biasa. Semoga saja bisa terus turun bertahap hingga mampu mencapai target Nasional dengan cepat," ungkap Muhni.
Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (KBP3A) Bangkalan Sudiyo menjelaskan keberhasilan menurunkan kasus stunting telah mampu melepas predikat sebagai kabupaten yang menjadi lokus stunting tertinggi di Jatim.
"Bangkalan pernah menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, yakni 38,9 persen, kini turun menjadi 26,2 persen, malah sekarang sekarang peringkat ke 34 di Jatim. Penurunan ini berdasarkan penilaian SSGI tahun 2022," ucapnya.
Turunnya angka stunting ini, lanjut dia, berkat upaya bersama yang dilakukan lintas sektor di Bangkalan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa.
"Keberhasilan ini, tentu patut diapresiasi. Ada 14 OPD yang termasuk dalam tim penanganan. Semoga tren penurunan ini mampu dilanjutkan, sampai target nasional bisa tercapai di tahun 2024," tutur Sudiyo.
