Madura Raya (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, membekali Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bangkalan tentang pola asuh balita di pendopo pemkab setempat, Selasa.
"Kegiatan ini dalam rangka penurunan angka stunting, maka dibutuhkan semua konvergensi dari semua pihak, baik pemerintah maupun swasta," kata Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Jatim, Harijono.
Dengan memberikan cara pengasuhan pada balita, diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Jawa Timur yang kini masih berada di angka 19,2 persen, turun pada 14 persen sesuai target nasional.
"Bangkalan menjadi salah satu lokus stunting yang tinggi, sekarang berada di angka 26,2 persen memperoleh peringkat 6 tertinggi di Jatim. Kami semua bekerja sama untuk menurunkan stunting," ujarnya.
Upaya menekan angka stunting itu, sambung dia, diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, diharapkan pada tahun 2024 angka stunting nasional turun hingga di angka 14 persen.
"Semua pihak terlibat, kalau di daerah maka yang menjadi leading sektornya KBP3A, makanya ada program bunda asuh anak stunting (BAAS), karena adanya stunting merugikan bagi negara, ke depan targetnya zero stunting," katanya, menjelaskan.
Sementara itu Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Sudiyo mengatakan bahwa saat ini angka stunting Bangkalan 26,2 persen atau menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun 2021 kita berada di angka 38,9 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 26,2 persen, untuk tahun 2023 masih proses, tahun depan baru keluar angkanya. Memang masih tinggi, tapi alhamdulillah mengalami penurunan yang cukup signifikan," katanya.
Pembekalan tentang pola asuh balita ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk menurunkan kasus stunting.
Cara lain yang juga telah dilakukan dengan memberikan bantuan tambahan makanan kepada ibu hamil dan menyusui dan menggiatkan pemeriksaan kesehatan balita melalui kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu).
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie, pihaknya berkepentingan untuk menekan kasus stunting karena beberapa alasan.
Selain untuk meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat, juga dalam rangka menyukseskan program pemerintah pusat menekan kasus stunting hingga 14 persen.
"Karena itu, pembentukan kesadaran sistemik perlu kita lakukan dan salah satunya melalui kegiatan pembekalan seperti ini," kata Arief.
