Madiun (ANTARA) - Pada Sabtu tanggal 3 September 2022, warga dikejutkan dengan pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax dengan persentase penyesuaian harga berkisar 16 persen sampai 32 persen.
Pemerintah mengklaim kenaikan harga minyak mentah dunia telah membuat anggaran energi tahun ini naik tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun, sehingga menaikkan harga jual BBM adalah opsi pamungkas untuk menyelamatkan APBN.
Kebijakan menaikkan harga BBM pertalite, solar, dan pertamax memang dapat mengurangi defisit anggaran. Namun di sisi lain, beban hidup rakyat juga meningkat yang dapat berimbas terhadap penurunan daya beli dan terganggunya pertumbuhan ekonomi ke depan.
Kondisi tersebut jika tidak ditangani dengan baik, maka berdampak pada tingkat inflasi yang tidak terkendali. Karenanya, penanganan inflasi menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan daerah. Termasuk oleh Pemerintah Kota Madiun.
Guna menekan melonjaknya harga bahan pangan pasca-kenaikan harga BBM, Pemkot Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi melakukan sejumlah formasi kebijakan. Hal itu bertujuan agar inflasi tetap terkendali.
Sebab, jika harga bahan pangan naik drastis, maka juga akan berimbas pada laju inflasi yang tinggi, dan tentu saja hal itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Hal itu terbukti mampu meredam laju inflasi Kota Madiun yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,42 persen pada Agustus 2022 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,38. Meski deflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun tidak boleh kendur.
Meski hampir seluruh komoditas pada Agustus 2022 terjadi deflasi, pemerintah harus tetap menjaga komoditas pendorong inflasi, antara lain bawang, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging.
Terdapat lima langkah jitu yang diambil Wali Kota Maidi untuk menekan laju inflasi di Kota Pendekar Madiun. Bahkan, sebagian di antara kebijakan tersebut telah dilakukan jauh hari sebelum penetapan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat.
Kelima langkah jitu tersebut adalah pertama, bantuan sembako ke warga. Wali Kota Madiun sering membagikan sembako gratis ke warga di sela kegiatan kunjungannya ke kelurahan-kelurahan. Sejumlah sembako yang dibagi tersebut seperti minyak goreng, beras, dan lainnya.
Bantuan bahan kebutuhan pokok tersebut setidaknya bisa meringankan beban masyarakat. Pengeluaran untuk pembelian bahan kebutuhan pokok bisa disimpan atau dialihkan ke kebutuhan yang lain.
Upaya jitu kedua adalah pemberian bantuan kain seragam sekolah beserta ongkos jahitnya. Bantuan tersebut diberikan untuk siswa tingkat SD dan SMP. Total ada 5.127 paket seragam gratis yang dibagikan kepada siswa, baik SD maupun SMP negeri dan swasta di Kota Madiun.
Rinciannya, sebanyak 2.955 paket untuk siswa SMP. Ini dibagikan kepada 2.688 siswa SMP negeri dan 267 siswa SMP swasta. Kemudian, 2.172 paket untuk siswa SD yang dibagikan kepada 1.726 siswa SD negeri dan 446 siswa SD swasta.
Dalam satu paket seragam gratis terdiri atas dua seragam, yakni seragam putih-merah dan pramuka untuk siswa SD. Seragam putih-biru dan pramuka untuk siswa SMP, termasuk atribut pelengkap lainnya.
Tidak hanya itu, paket seragam gratis juga disertai dengan ongkos jahit sebesar Rp300 ribu untuk siswa SMP dan Rp260 ribu untuk siswa SD.
"Dengan bantuan gratis kain seragam sekolah dan ongkos jahitnya ini, siswa tidak perlu mencari seragam secara mandiri. Karena, kebutuhan kain seragam yang tinggi tersebut bisa saja memicu inflasi jika tidak dikendalikan," ujar Wali Kota Maidi.
Langkah ampuh yang ketiga adalah penyediaan bibit tanaman pangan, salah satunya adalah bibit cabai. Pemerintah Kota Madiun menyediakan 10 ribu bibit tanaman cabai gratis. Masyarakat yang ingin menanam cabai dipersilakan untuk mengajukan permohonan bantuan bibit tersebut ke dinas terkait.
Adapun, tanaman cabai dipilih, karena komoditas tersebut rawan memicu inflasi seiring dengan tingginya kebutuhan warga. Kebijakan itu juga sejalan dengan langkah Wali Kota Maidi untuk menghidupkan lahan "tidur" di Kota Madiun untuk ditanami komoditas yang dibutuhkan warga, seperti cabai, bawang merah, dan buah-buahan.
Langkah berikutnya adalah memperkuat fungsi pekarangan pangan lestari (P2L). Untuk mewujudkannya, Pemkot Madiun mendorong tiap kelurahan ataupun komunitas untuk memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah dengan menanam tanaman pangan serta ternak ikan lele, nila, ataupun gurami. Pemkot melalui dinas terkait siap memberikan bantuan benih ataupun bibit.
Tujuannya, selain membantu menekan inflasi suatu daerah, keberadaan dan penguatan P2L tersebut juga untuk menunjang pemenuhan gizi makanan keluarga. Wali Kota Madiun Maidi juga rutin meninjau langsung keberadaan P2L masyarakat tersebut.
Sedangkan upaya tekan inflasi kelima adalah penyediaan gerai sembako. Kegiatan ini diwujudkan dengan mengalihfungsikan keberadaan gerai-gerai masker gratis di Kota Madiun.
Seperti diketahui, kasus COVID-19 sudah mulai mereda dan terkendali sehingga kebutuhan masker masyarakat sudah tidak seperti dulu karena warga sudah mampu memenuhinya sendiri. Oleh karenanya, keberadaan gerai tersebut diubah menjadi gerai sembako yang tentu saja harga jualnya lebih murah dari harga pasaran.
Adapun, pembelian sembako di gerai tersebut harus dengan menunjukkan KTP. Kemudian, data pembeli akan dimasukkan dalam aplikasi khusus. Tujuannya untuk membatasi pembelian.
Satu orang hanya dapat melakukan pembelian sekali dan baru bisa melakukan pembelian lagi setelah tiga hari berikutnya atau setelah sembako yang dibeli habis digunakan. Dengan demikian, tidak ada aksi borong. Sembako yang disediakan antara lain, minyak goreng, beras, sayuran, dan lainnya.
Wali Kota Maidi ingin dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan laju inflasi di Kota Madiun cukup terjaga sehingga inflasi tidak terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi perekonomian daerah.
Ia menilai, dengan inflasi yang terjaga, maka investasi dan pembangunan daerah akan dapat berjalan dengan baik yang muaranya adalah kesejahteraan warga. (*)
