Madiun (Antara Jatim) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mewaspadai potensi bencana banjir yang rawan terjadi di wilayah itu dengan menggelar kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan, Senin.
"Bappeda Kota Madiun sudah merencencanakan pembangunan apa saja, khususnya yang terkait penanggulangan banjir yang rawan terjadi di Kota Madiun. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif dari masyarakat Kota Madiun untuk mengusulkan apa saja yang perlu dibangun dalam menghadapi dan menanggulangi bencana tersebut," ujar Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto saat menghadiri kegiatan tersebut di Kantor Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
Menurut dia, berdasakan pemetaan BPBD Kota Madiun, ada empat kelurahan di wilayah setempat yang rawan terjadi banjir saat curah hujan tinggi. Yakni Kelurahan Rejomulyo, Kelun, Tawangrejo, dan Pilangbango. Semuanya berada di Kecamatan Kartoharjo.
"Dengan kegiatan ini, diharapkan ada komunikasi antara Pemerintah Kota Madiun dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Selain itu kegiatan ini juga sarana untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana daerah," kata dia.
Ia menjelaskan, dalam manajemen bencana, kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat dengan pemkot antara lain, pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
"Pemkot perlu melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan memetakan potensi ancaman bencana alam dan non alam yang ada terjadi di Kota Madiun," kata dia.
Sementara, Analis Tanggap Darurat BPBD Provinsi Jawa Timur Agus Ardiyansyah yang hadir di kegiatan itu mengatakan potensi yang ada di Kota Madiun saat ini adalah banjir. Hal itu karena Kota Madiun merupakan daratan rendah.
"Selain itu, sebagai daratan rebdah, Kota Madiun dilewati daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo hulu dengan luas sekitar 6.072 kilometer persegi dan sub DAS Kali Madiun dengan luas sekitar 3.755 kilometer persegi," kata Agus.
Kondisi yang demikian, sangat berpotensi banjir kalau pengelolaan aliran sungai dan drainase di wilayah setempat bermasalah.
Karena itu, guna kesiapsiagaan menghadapi bencana, ia memberikan informasi dan contoh tentang pemberdayaan penanggulangn bencana berbasis masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk mengamati, memantau, melaporkan, dan memberikan informasi kepada petugas BPBD.
Pemantauan tersebut dilakukan terhadap kondisi lingkungan dan sarana serta prasarana umum. Kemudian, kesehatan, penyakit, gizi, dan faktor risiko penyakit yang ada di masyarakat dan lingkungannya.
Dengan kesadaran dan peran serta semua pihak tersebut, kesiapsiagaan menghadapi dan menanggulangi bencana oleh pemerintah dan masyarakat akan lebih baik. (*)
