Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan layanan parkir nontunai sebagai langkah konkret menciptakan ketertiban dan menjaga kerukunan antarwarga.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat mengatakan sistem pembayaran parkir nontunai sebagai langkah nyata mewujudkan disiplin dan kejujuran berbangsa.
"Bela negara di era modern tidak hanya soal mengangkat senjata, tetapi juga menjaga kerukunan dan membangun sistem yang transparan," katanya.
Ia mengatakan, inovasi layanan parkir nontunai ini hadir untuk mengakhiri konflik di lapangan antara juru parkir (jukir), pengusaha, dan pengguna kendaraan.
Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi peralihan ke sistem digital bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD), melainkan untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Bela negara juga berarti menjaga rasa persaudaraan. Saya tidak ingin warga Kota Surabaya merasa seperti ditangkap saat membayar pajak atau parkir. Dengan non-tunai, semuanya transparan," ujarnya.
Ia mengatakan, selain memberikan kepastian bagi jukir dan masyarakat, sistem parkir nontunai juga akan memberikan kepastian bagi pengusaha di Surabaya.
"Pengusaha bisa mengelola lahan parkirnya dengan nyaman menggunakan alat e-Toll atau gate system. Tidak boleh ada lagi gangguan atau pungutan liar. Jika pengusaha nyaman, ekonomi Surabaya akan bergerak kuat," katanya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan sistem ini akan mulai diuji coba secara masif hingga Januari 2026 dimana masyarakat dapat membayar menggunakan kartu e-Toll atau e-Money, maupun QRIS.
"Petugas parkir akan dibekali alat Electronic Data Capture (EDC) atau aplikasi khusus di ponsel mereka. Kami menargetkan per Februari 2026, sistem ini sudah berlaku penuh di 1.510 titik lokasi parkir di Surabaya dengan total 1.749 jukir resmi," ujarnya.
Trio menjelaskan tahapan implementasi akan dibagi menjadi dua gelombang yakni pada pertengahan Januari akan diterapkan di 717 titik lokasi parkir. Kemudian, akhir Januari akan ditambahkan 716 titik lokasi lainnya.
"Pada Februari akan berlaku serentak di seluruh wilayah Surabaya," ujarnya.
Terkait pengawasan, untuk memastikan keakuratan data, Dishub juga akan memasang 50 CCTV portabel di titik-titik strategis untuk memantau jumlah kendaraan secara real-time.
"Jadi untuk pengawasannya kami akan memasang CCTV portable yang bisa dipindah-pindahkan. Misalnya setelah diletakan di Jalan Sedap Malam bisa digunakan juga di Jalan Tunjungan dan sebagainya," katanya.
Ia mengatakan, selama periode uji coba sampai Januari 2026 pembayaran tunai masih diterima.
"Kami berharap pada Februari sudah bisa dijalankan secara menyeluruh. Untuk tarif parkirnya sama yakni, Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil," ujarnya.
