Malang Raya (ANTARA) - DPRD Kota Malang meminta pemerintah kota (pemkot) setempat supaya secepatnya mengambil langkah melakukan pengisian pada sejumlah jabatan strategis yang saat ini masih kosong dengan pejabat definitif.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan kebutuhan terhadap pejabat definitif bersifat urgen karena mengoptimalkan kinerja instansi pemerintahan, kecamatan, dan kelurahan pada 2026.
"Kami berharap permasalahan ini bisa segera ditangkap karena pastinya (kinerja) tidak maksimal (karena kekosongan jabatan), pengisian ini sifatnya urgen," kata Mia, sapaan akrab Amithya.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang masih ada 43 jabatan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih mengalami kekosongan pejabat mulai dari eselon II hingga IV B.
Persoalan ini disebutnya merupakan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajarannya.
Menurutnya, ketika masalah kekosongan jabatan tetap dibiarkan dengan diisi oleh pelaksana tugas maupun pelaksana harian, secara otomatis ruang gerak dalam mengambil keputusan juga terbatas dan kebijakan strategis akan membutuhkan waktu lebih lama untuk terealisasikan.
Mia tak menampik kekosongan jabatan itu pada akhirnya memberikan dampak pada kinerja kepemerintahan Pemkot Malang tahun ini. Belum lagi, pada 2026 Pemkot Malang juga akan melaksanakan berbagai program strategis nasional dan daerah.
"Keluhan dari perangkat daerah selalu disampaikan menyangkut personel mereka yang kurang," ujar dia.
Padahal, lanjutnya, BKPSDM dipandangnya sudah memiliki analisa soal peta jabatan dan seharusnya bisa langsung memetakan calon pejabat potensial yang sesuai kapasitas dan rekam jejak.
"Pasti kami menargetkan supaya segera diisi dari kemarin seharusnya sudah karena persoalan ini sebenarnya telah lama," ucapnya.
Legislatif pun memastikan secepatnya kembali berkoordinasi dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk membahas penyelesaian masalah ini, terlebih tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.
"Apakah mempertimbangkan yang pensiun atau yang lain-lain, nanti kami tanyakan ke Pak Wali Kota," tutur Mia.
