Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur menegaskan bahwa pemerintah kota setempat harus melakukan evaluasi total terhadap pola penanganan banjir yang selama ini dilakukan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi di Kota Malang, Jumat, mengatakan peristiwa banjir di puluhan titik pada Kamis (4/12), harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah kota untuk menyusun ulang skema penanganan banjir yang selama ini telah dilakukan, karena belum menunjukkan hasil maksimal.
"Belum maksimal. Jangan dibiarkan, artinya Kota Malang tidak bisa dilakukan dengan proses biasa dalam menangani banjir, sehingga harus dievaluasi secara besar-besaran terhadap kawasan yang utamanya dilanda banjir," kata Arief.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, banjir pada Kamis (4/12) melanda 39 titik di tiga wilayah kecamatan, yaitu Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru.
Bahkan, banjir menggenang beberapa ruas jalan utama di Kota Malang, seperti di Jalan Soekarno-Hatta, Ahmad Yani, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, dan Jalan Gajayana. Banjir juga melanda beberapa kawasan pemukiman penduduk, seperti di Jalan Kedawung, Letjen S Parman Gang 1, dan Jalan Sidomulyo.
Arief menyatakan evaluasi total penanganan banjir perlu meliputi upaya mendata ulang titik rawan banjir, sehingga bisa mendapatkan penanganan komprehensif. Lalu, dimungkinkan juga Pemkot Malang memperbanyak sumur resapan hingga memperbaiki tata kelola pembangunan.
Dia menjelaskan untuk tata kelola pembangunan perlu adanya sikap tegas dari para eksekutif, khususnya dinas terkait dalam mencegah ketidaktepatan dalam urusan pembangunan drainase.
Tahapan evaluasi, dikatakannya bisa melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat di tingkat wilayah.
Arief meminta agar evaluasi ini dilakukan secepatnya, mengingat musim hujan diprediksi masih terus terjadi pada Desember sampai Februari 2025.
"Menurut saya darurat banjir, karena tidak hanya kemarin, tetapi kapan lalu dan sebelumnya sama. Cuma titiknya berubah dan ini yang membuat saya heran," ujar dia.
Evaluasi, katanya, sebagai langkah awal sembari menunggu proses penggunaan dana bantuan dari Bank Dunia yang telah difokuskan untuk penanganan banjir.
Namun, lanjutnya, penempatan proyek di titik penanganan banjir dari hasil bantuan Bank Dunia masih terbilang kurang apabila ingin persoalan tuntas keseluruhan.
"Pak Wali Kota menyatakan bebas banjir pada 2026, tapi saya tidak yakin. Karena hanya di Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso, banjir di Kota Malang akan tetap ada," ucapnya.
Oleh karena itu, Komisi C berencana memanggil pemerintah kota untuk melakukan pembahasan terkait penanganan banjir.
