Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong pemerintah daerah (pemda) setempat segera menyusun mekanisme pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi pengurus koperasi desa/kelurahan merah putih (kopdeskel MP).
"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Malang agar mempersiapkan bimtek perkoperasian bagi pengurus kopdeskel, ini penting karena fundamental," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarok di Malang, Jawa Timur, Senin.
Alayk mengatakan bahwa bimtek menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa kopdeskel beserta tujuh subusaha di dalamnya mampu beroperasi secara maksimal.
"Supaya ketika beroperasi, tujuh subusaha bisa berjalan seirama," ucapnya.
Dengan bimtek itu, Alayk percaya setiap pengurus kopdeskel bisa melaksanakan tugas sesuai dengan filosofi dari koperasi, seperti gotong royong dan kesejahteraan bersama.
"Termasuk unit usaha yang dibangun dijalankan sebagaimana prinsip koperasi karena ini berbeda dengan bisnis yang sifatnya personal, jadi semua harus diputuskan secara bersama," ujarnya.
Pemahaman sistem perkoperasian yang dimiliki oleh setiap pengurus kopdeskel merah putih dipandang menjadi salah satu langkah untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dari pengurus.
"Jangan sampai ketika sudah tengah jalan ada protes dari masyarakat soal anggapan bahwa ini dimonopoli," ucap dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tito Febrianto menuturkan bahwa bimtek tidak hanya untuk pengurus, tetapi juga kepada pengawas kopdeskel merah putih.
"Keduanya, baik pengurus maupun pengawas, akan diikutkan bimtek perkoperasian supaya mereka bisa sama-sama memahami tugas dan fungsi masing-masing," kata Tito.
Ia menyebutkan di Kabupaten Malang memiliki 390 kopdeskel merah putih yang tersebar di 12 kelurahan dan 378 desa di 33 kecamatan.
"Total jumlah pengurus dan pengawas di 390 kopdeskel merah putih mencapai 3.120 orang. Setiap kopdeskel ada lima pengurus dan tiga pengawas," katanya.
Meski demikian, Pemkab Malang belum memastikan tanggal terkait pelaksanaan bimtek tersebut sebab masih menunggu pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Untuk pelatihan (bimtek) sudah dianggarkan di dalam PAK. Kalau sudah disahkan, akan kami sampaikan jumlahnya," ucapnya.
