Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur meminta Pemerintah Kota Malang menjadikan keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan di wilayah setempat.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Kamis, mengatakan pemda perlu menerjemahkan secara keseluruhan instruksi presiden terkait pembentukan KMP, agar keberadaan koperasi itu mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Program koperasi ini sudah baik tinggal melihat proses penyempurnaannya. Makanya, saya menekankan Pemerintah Kota Malang bisa menerjemahkan sebuah kebijakan dari pusat ini," kata Amithya.
Koperasi Merah Putih di Kota Malang tersebar di 57 kelurahan. Saat ini, proses pembentukan masih dalam tahap musyawarah khusus di tingkat wilayah.
Pemerintah Kota Malang menargetkan pembentukan KMP bisa tuntas sepenuhnya pada akhir Mei 2025.
Mengingat tenggat waktu yang terbilang mepet, maka DPRD setempat terus mengawal proses penyelesaian pembentukan KMP.
Langkah yang diambil ini, kata dia, untuk memastikan bahwa program dari Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan optimal di Kota Malang.
"Jangan sampai salah menerjemahkan atau tidak tepat dalam melakukan pendampingan terhadap Koperasi Merah Putih yang nanti terbentuk di masing-masing kelurahan," ujarnya.
Amithya tidak ingin Koperasi Merah Putih di Kota Malang hanya menjadi ajang seremonial, tanpa memberikan manfaat bagi rakyat.
"Saya berharap pemerintah kota tak hanya menyambut baik, tetapi siap memandu masyarakat," ucap dia.
Soal pengawasan internal dari DPRD Kota Malang, dia menyebut jika hal itu akan lebih dominan menjadi domain dari Komisi B yang membidangi perekonomian.
Sedangkan, pembahasan yang menyangkut kesiapan pemerintah kota melaksanakan Koperasi Merah Putih kini sedang menjadi topik pembahasan para legislator di Komisi A.
"Running-nya ada di Komisi B karena ranahnya sudah perekonomian. Kalau sekarang ini dengan komisi A untuk mengetahui kesiapan perangkat kelurahan dan kecamatan," kata dia.
Amithya optimistis jika kesejahteraan di tingkat kelurahan bisa terbentuk, secara otomatis akan berdampak bagi upaya penanganan kemiskinan di skala kota.
"KMP ini intinya adalah pelibatan masyarakat. Terpenting mereka bisa melaju di koridor yang sudah benar," tuturnya.
