Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang Jawa Timur menyediakan lahan seluas 6,3 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai tahun 2025 ini.
"Lokasinya di Desa Tadden Kecamatan Camplong dekat dengan kampus Politeknik Negeri Madura -Poltera-," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang Anas Muslim di Sampang Jawa Timur, Selasa.
Anas menjelaskan, tanah yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat itu sesuai dengan kebutuhan minimal untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Sebab, menurut dia, berdasarkan penjelasan yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), sistem pendidikan yang hendak diterapkan di Sekolah Rakyat itu adalah sistem asrama.
"Jadi, bangunan yang dibutuhkan oleh Sekolah Rakyat ini adalah ruang kelas dan asrama siswa," katanya.
Ruang kelas yang dibutuhkan sebanyak 12 kelas, dengan perincian enam kelas untuk tingkat Sekolah Dasar, tiga kelas untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tiga kelas untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Bangunan dengan 12 ruang kelas ini belum termasuk asrama untuk guru dan siswa di sekolah itu," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Sampang Edi Subinto menjelaskan, pihaknya telah melaporkan kepada pemerintah pusat terkait kesiapan Pemkab Sampang membangun Sekolah Rakyat tersebut.
"Laporan kami sampaikan melalui Pemprov Jatim saat ada rapat koordinasi tentang kesiapan masing-masing kabupaten di Jawa Timur tentang pembentukan Sekolah Rakyat ini," kata Edi.
Ia juga menuturkan, di kalangan Pemkab Sampang sebenarnya ada dua pola pembentukan Sekolah Rakyat dalam berbagai kegiatan rapat antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang.
Pertama, dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada di Kabupaten Sampang untuk dijadikan Sekolah Rakyat. Kedua, dengan membangun gedung baru dari lahan yang disediakan Pemkab Sampang.
"Tapi dari dua pilihan ini, kebanyakan lebih setuju apabila membangun gedung baru dari lahan yang disediakan oleh Pemkab Sampang itu," katanya.
Alasannya, selain karena sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sampang masih digunakan, juga karena lokasi yang disediakan oleh Sekolah Rakyat sangat strategis, yakni berada di akses jalan nasional dan dekat dengan Perguruan Tinggi Negeri, yakni Poltera Madura.
Sekolah Rakyat ini merupakan program pemerintah pusat yang menyasar siswa dari keluarga tidak mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah itu akan difokuskan pada anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, utamanya karena ekonomi keluarga yang minim.
Nantinya, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah pusat. Mulai biaya sekolah, seragam, tempat tinggal, hingga konsumsi harian.
Selain itu, salah satu tujuan dari program itu adalah memuliakan keluarga miskin dan mendukung mereka menuju kesejahteraan. Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga tak mampu tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan Indonesia.
Program Sekolah Rakyat akan dijalankan di seluruh Indonesia, dengan target satu kabupaten atau kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat.
Dalam rangka merealisasikan program tersebut, Kemensos membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
