Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, mendorong pemerintah kota (pemkot) setempat segera melakukan transformasi layanan angkutan umum dengan menerapkan buy the service (BTS) untuk urai kemacetan.
"Kota Malang butuh transformasi publik, yang kami dorong adalah buy the service. Bagaimana transformasi publik bisa mengurai kemacetan," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin di Kota Malang, Senin.
Skema buy the service atau BTS secara garis besar merupakan skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan milik pihak penyedia angkutan umum kepada masyarakat. Untuk wilayah Jawa Timur, skema tersebut sudah diterapkan di Kota Surabaya dengan Trans Semanggi.
Model pembayaran layanan tersebut dilakukan dengan sistem tapping kode batang QRIS atau nontunai.
Salah satu tujuan BTS lahir adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan meminimalisasi polusi udara.
Anas menyebut melihat kondisi lalu lintas di Kota Malang yang acap kali padat, BTS cocok untuk diterapkan. Cara ini juga merupakan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendapatkan pelayanan angkutan umum yang moderen, nyaman, dan aman.
"Beberapa kota itu sudah ada BTS. Kami menginginkan supaya layanan ini bisa masuk ke Kota Malang," ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Malang bisa proaktif atau melakukan jemput bola dengan intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna merealisasikan layanan tersebut.
"Ini perlu jadi atensi, skema BTS mengadopsi program pusat. Kalau Pemkot Malang tidak mendorong, maka tak akan tereksekusi," kata Anas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi transformasi layanan angkutan umum di Kota Malang menjadi kebutuhan yang mendesak.
Dia turut meminta Pemkot Malang secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan layanan ini.
"Ini urgent, minimal dimulai dulu mengenai moda transportasi publik buy the service itu. Di beberapa daerah sudah jalan dan bagus," tutur dia.
