Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan pembentukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) baru masuk ke dalam program kerja untuk tahun anggaran 2026.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan teknis pembentukan OPD telah masuk dalam pembahasan bersama DPRD setempat terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
"Iya masuk, sekarang sedang membahas di DPRD supaya nanti 2026 kami sudah menggunakan APBD baru," kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan dicantumkannya pembentukan OPD baru di dalam program kerja 2026 supaya prosesnya berjalan efisien sejak awal dan mengantisipasi hambatan dalam penyusunan langkah persiapan, seperti pengisian struktural, pembiayaan, hingga penentuan tupoksi instansi ke depan.
Terlebih OPD baru yang akan dibentuk oleh Pemkot Malang dua diantaranya masuk dalam kategori prioritas, seperti Dinas Pemadam Kebakaran yang sebelum merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP.
Selain Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) masuk dalam prioritas karena menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk rencana pembentukan Dinas Ekraf.
Namun, kata dia, dari hasil pencermatan Pemprov Jawa Timur pembentukan Dinas Ekraf perlu menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan yang saat ini ada.
"Karena sebenarnya dari hasil ekraf kami sudah lebih dengan mendapatkan Kota Kreatif UNESCO. Jadi kami sudah dianggap seharusnya melebihi standar," ucapnya.
Dia memastikan bahwa pembentukan OPD baru sudah dibarengi dengan mempersiapkan infrastruktur pelaksanaan kerja dan ketersediaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
Bahkan, kata dia, persiapan anggaran membentuk dinas ini tidak terbilang besar dan berdasarkan hasil penghitungan awal jumlah yang dibutuhkan sebesar Rp1,5 miliar.
Anggaran tersebut sudah termasuk biaya untuk tunjangan pegawai hingga kebutuhan operasional.
"Sebenarnya tidak membebani belanja pegawai, insya Allah cukup," ucap dia.
