Malang Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta pemerintah kota setempat melakukan mitigasi guna mengantisipasi kendala terhadap pelaksanaan program nasional di daerah setempat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program dari pemerintah pusat dapat berjalan maksimal di setiap wilayah.
"Poin penting adalah mewaspadai kendala, yakni dengan membentuk mekanisme mitigasi. Nanti saya coba berbicara dengan Pak Wali Kota yang berkaitan dengan itu," kata Amithya.
Pembentukan pola mitigasi disebutnya menjadi suatu jalan dalam memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang dirancang oleh pemerintah pusat.
Ia menyatakan, pihaknya rutin mengumpulkan masukan dari masyarakat terkait persoalan implementasi program dari pemerintah pusat.
Saran dari masyarakat itu dipastikannya akan disampaikan ke pemkot, sehingga bisa diterjemahkan sebagai rancangan pembentukan pola mitigasi.
"Seperti untuk Koperasi Merah Putih memang ada aspirasi yang disampaikan masyarakat tentang kelanjutan programnya. Aturannya sudah jelas dari pusat, saya berharap nanti ada pendampingan," ucapnya.
Kejelasan soal keberlanjutan Koperasi Merah Putih harus disikapi melalui respon terarah oleh pemkot melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang melalui sosialisasi, sembari menunggu berjalannya pemerataan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurus.
Kemudian untuk program lain, seperti MBG yang berjalan di Kota Malang sejauh ini memang bebas dari kasus keracunan. Tetapi, kondisi itu perlu disikapi secara matang dengan mengintensifkan peninjauan dan pengawasan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemkot bisa memaksimalkan peran penanggung jawab penyedia paket MBG untuk melakukan pengecekan kualitas menu sebelum didistribusikan kepada para pelajar.
Lebih lanjut, setelah paket MBG tiba di sekolah, para guru diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan menu sebelum dikonsumsi.
Amithya menyebut pada program Sekolah Rakyat pemkot sempat menghadirkan layanan perpustakaan keliling yang bisa dimanfaatkan para pelajar.
Inovasi itu, disebutnya perlu untuk dilanjutkan sehingga memberikan opsi bagi pelajar mendapatkan referensi tambahan meningkatkan kapasitas keilmuan, sekaligus meningkatkan literasi masing-masing individu.
Tak hanya itu, dia minta kepada pemkot supaya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna pemenuhan fasilitas bagi pelajar Sekolah Rakyat.
"Saya terakhir ke sama masih ada beberapa kendala sarana dan prasarana, nanti akan cek lagi apakah sudah terpenuhi, seperti monitor sama laptop yang mestinya sudah turun ke anak-anak," tuturnya.
