Dalam acara bertema "Accelerating Resilient Growth" (Percepatan Pertumbuhan yang Tangguh) ini, Emil menyoroti bagaimana regulasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah kerap kali menjadi tantangan bagi pelaku usaha.
Emil menjelaskan, salah satu contoh permasalahan regulasi adalah penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kadang kala pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Ini terjadi ketika aturan dari atas silent, daerah bisa menambah aturan yang mempersulit pelaku usaha,” ungkap Emil dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.
Dalam paparannya, Emil menyampaikan bahwa Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam investasi sejak 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Foreign Direct Investment (FDI) di Jawa Timur mencapai Rp13 triliun, sementara pada 2023 angka tersebut melonjak menjadi Rp70,2 triliun.
“Kami tidak bisa mengklaim ini hanya karena pemerintahan saya dengan Ibu Khofifah, tapi juga karena pondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya,” ujar Emil.
Ia menambahkan kenaikan ini terjadi karena investor melihat ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah tersebut.
Selain regulasi, Emil juga menyinggung tantangan dalam menjaga hubungan baik dengan serikat buruh. Demonstrasi yang digelar buruh terkait Omnibus Law sempat memanas, namun Emil menjelaskan pentingnya berdialog secara intensif dengan buruh untuk mencapai kesepakatan yang adil.
“Kami duduk bersama serikat buruh. Kalau kita main gebuk, tapi tidak stabil, percuma juga,” katanya.
Baca juga: Khofifah buka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pedagang pasar
Menurut Emil, investasi yang baik tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari bagaimana investasi tersebut mampu membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.
Menurut Emil, investasi yang baik tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari bagaimana investasi tersebut mampu membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.
“Investasi itu harus membawa dampak pada ekonomi lokal, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi seperti employment,” katanya.
Emil juga menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal untuk memastikan bahwa manfaat dari investasi dapat dirasakan oleh daerah.
Ia menegaskan saat ini banyak pajak seperti PPN dan PPh yang larinya ke pusat, sementara daerah yang bekerja keras mendatangkan investasi sering kali tidak merasakan dampak langsungnya.
“Kami ingin mengubah anggapan bahwa daerah ini tidak mandiri secara fiskal. Investasi harus bisa membawa manfaat bagi daerah setempat, terutama melalui perimbangan keuangan yang adil,” ujar Emil.
Dengan adanya dialog yang intensif, sinergi antara pusat dan daerah, serta desentralisasi fiskal, Emil Dardak optimis bahwa investasi di Jawa Timur akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.
