Pemkab Situbondo berhasil pertahankan predikat opini WTP dari BPK

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Hasil Pemeriksaan dengan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023 ini diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi dan pimpinan DPRD Situbondo Abdurrachman di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

"Alhamdulillah Pemkab Situbondo kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2023," kata Bupati Situbondo Karna Suswandi kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Menurut ia, dari hasil pemeriksaan BPK ada tiga rekomendasi yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Situbondo ke depan.

"Catatan BPK untuk Pemkab Situbondo ada tiga poin yang menjadi titik berat hasil pemeriksaan BPK yakni tentang retribusi, honorarium dan penerangan jalan umum (PJU)," katanya.

Bupati menjelaskan bahwa retribusi, honorarium dan PJU belum didukung dengan bukti konsumsi listrik, sebelumnya pemasangan PJU dinilai liar karena tidak menggunakan meteran listrik sehingga rawan disalahgunakan.

"Dari dulu banyak PJU yang tidak ada meterannya, namun sejak kepemimpinan saya setiap pemasangan PJU langsung dengan pemasangan meteran. Sebab kalau tidak menggunakan meteran masyarakat menyambung listrik itu akan menjadi beban pemerintah daerah," kata Bung Karna, sapaannya.

Bupati menambahkan, ke depan secara perlahan Pemkab Situbondo mulai melakukan penertiban baik yang berkaitan dengan PJU, honorairum dan retribusi daerah, dan ini terbukti dengan adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Karna Suswandi juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Situbondo untuk mempertahankan opini WTP, dan apa yang diraih saat ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

Masyarakat diharapkan terus berpartisipasi turut mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel.