Program hilirisasi SDA pemerintah beri nilai tambah perekonomian dalam negeri

Malang Raya (ANTARA) - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menilai bahwa program hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) oleh pemerintah akan memberi nilai tambah tinggi terhadap perekonomian dalam negeri.

Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa program hilirisasi SDA tersebut akan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor ke depan dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

"Hilirisasi, khususnya SDA memberikan nilai tambah besar dalam perekonomian, khususnya dalam ekspor dan penyerapan tenaga kerja lokal," kata Joko Budi.

Joko Budi menjelaskan, program hilirisasi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal itu menjadi tahapan penting untuk mengokohkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Selain itu, lanjutnya, percepatan hilirisasi berbasis agro di dalam negeri seperti untuk produk sawit juga harus dilakukan, karena dinilai akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap nilai tambah ekonomi domestik.

Selama proses penyiapan hilirisasi, pemerintah juga perlu mendorong kinerja ekspor produk-produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi termasuk sawit, melalui perluasan akses pasar dengan kerja sama perdagangan dengan sejumlah wilayah.

"Seperti pada Timur Tengah, dimana negara-negara di wilayah itu masih terus berkembang karena kekuatan SDA-nya. Disamping itu, wilayah Afrika juga sangat potensial untuk pasar produk-produk Indonesia baik barang jadi maupun setengah jadi," katanya.

Menurutnya, proses hilirisasi SDA merupakan program jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek pemerintah dinilai juga perlu mempersiapkan sumber daya lokal agar bisa masuk dalam berbagai sektor hilirisasi industri dan sumber daya mineral.

"Kemudian, kebijakan jangka pendek yang dapat dilakukan juga adalah dengan memperkuat tim hukum untuk menghadapi berbagai gugatan dunia internasional atas kebijakan hilirisasi tersebut," katanya.

Ia menambahkan, dengan adanya program hilirisasi SDA di dalam negeri, tentu akan mendapatkan banyak tantangan dari dunia melalui World Trade Organization (WTO) maupun berbagai organisasi global lainnya.

"Hal ini karena Indonesia dinilai merugikan kepentingan mereka, yang selama ini mendapatkan bahan baku atau bahan mentah dari Indonesia," katanya.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi SDA akan berbuah manis bagi perekonomian Indonesia.

Presiden menekankan bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam harus terus dilanjutkan karena akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia diharapkan tidak menjadi negara kaya SDA namun tidak mampu mengelola dan kehilangan nilai tambah.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Dalam kurun waktu tersebut, pendapatan per kapita akan mencapai Rp153 juta atau 10.900 dolar AS.