Mojokerto (ANTARA) -
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto, Kamis, mengatakan pihaknya terus berupaya menurunkan angka kasus stunting di wilayah itu.
"Sebanyak 180 KPM yang terdiri 18 kasi pembangunan kecamatan dan 162 kader itu difungsikan untuk mendampingi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam memberikan fasilitasi pencegahan konvergensi stunting," ujarnya di sela pelatihan Orientasi dan Pendampingan e-Human Development Worker (eHDW) bagi KPM Kabupaten Mojokerto.
Dia mengatakan kegiatan konvergensi penanganan stunting itu masuk prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
"Persoalan stunting ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena stunting ini berjalan. Dan anak-anak itu adalah generasi penerus," kata dia.
Bupati Ikfina menjelaskan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Jadi stunting ini program nasional dengan rencana aksinya targetnya tahun 2024. Dan stunting jangka ke depannya adalah berhubungan dengan kecerdasan," ujarnya.
Ia menyebut salah satu penyebab kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang itu saat balita usia 0-6 bulan tidak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif.
"Karena ASI eksklusif yang diberikan selama enam bulan itu akan membentengi anak ini berbagai penyakit sehingga dia tidak akan sering sakit-sakitan," ujarnya.
Untuk menurunkan angka stunting, lanjut Ikfina, terdapat dua intervensi pencegahan stunting yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
"Intervensi spesifik seperti berhubungan langsung dengan yang stunting, contohnya remaja, calon pengantin,ibu hamil, dan balita dan selanjutnya Intervensi sensitif seperti air minum layak, kesehatan layak, jamban bersih. Termasuk dengan pembangunan jamban sehat yang sudah kita upayakan itu juga upaya untuk mencegah stunting," ucapnya.
