Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mendorong percepatan kemandirian fiskal daerah terutama menjelang triwulan akhir tahun anggaran 2025.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa mengatakan percepatan pelaksanaan program harus dilakukan secara terukur dan akuntabel, terutama untuk kegiatan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kita sudah memasuki triwulan terakhir. Waktu kita terbatas, sehingga seluruh kepala perangkat daerah harus mempercepat realisasi kegiatan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat nyata," katanya dalam rapat staf Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Agenda rapat ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, mencakup realisasi anggaran, pendapatan daerah, pengadaan barang atau jasa, serta capaian kinerja prioritas.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) hingga 13 Oktober 2025 realisasi belanja daerah mencapai Rp1,863 triliun atau 62,77 persen dari total pagu P-APBD sebesar Rp2,969 triliun.
"Angka ini diproyeksikan meningkat hingga 94,78 persen pada akhir tahun, dengan perkiraan SiLPA sebesar Rp155 miliar," katanya.
Sementara itu, kata dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian positif dengan realisasi 78,06 persen atau Rp666,68 miliar dari target Rp854,02 miliar.
Beberapa sektor bahkan melampaui target, seperti Lain-lain PAD yang sah sebesar 133,33 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 99,79 persen.
Ia mengatakan, bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mencatat total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp1,187 triliun yang terdiri dari pengadaan melalui penyedia Rp732,79 miliar dan swakelola Rp452,46 miliar.
"Hingga Oktober 2025, pelaksanaan pengadaan mencakup 4.015 paket e-purchasing, 3.031 paket pengadaan langsung dan 5.157 paket swakelola," katanya.
Ia juga menegaskan, agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan produk dalam negeri (PDN) serta melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
"Kita harus siap menghadapi penyesuaian kebijakan fiskal nasional. Ketergantungan terhadap dana pusat perlu dikurangi. Kita harus memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan menggali potensi PAD secara kreatif dan efisien," ujarnya.
Bupati juga menekankan tiga fokus utama bagi seluruh perangkat daerah, diantaranya optimalisasi PAD melalui inovasi digital dan perluasan basis pajak, efisiensi belanja birokrasi dengan pengalihan anggaran seremonial menuju program berdampak langsung, serta penguatan tata kelola keuangan melalui pembinaan dan pengawasan internal yang proaktif.
"Mari kita buktikan bahwa Kabupaten Mojokerto mampu menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian maksimal, akuntabel, dan membanggakan. Semangat kebersamaan dan integritas harus terus kita jaga demi pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.
