Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyiagakan sebanyak 220 personel untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor tahun ini.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa di Kabupaten Mojokerto, Kamis, mengatakan kesiapan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
"Sebanyak 220 personel tersebut di antaranya 90 personel BPBD Kabupaten Mojokerto dan 130 relawan mitra BPBD Kabupaten Mojokerto," katanya pada pengukuhan petugas bencana hidrometeorologi di Kabupaten Mojokerto.
Ia meminta seluruh jajaran terus menjaga kewaspadaan mengingat tingginya intensitas bencana di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Bupati Albarraa menegaskan Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia.
"Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.
Ia memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat. Menurut dia, dedikasi relawan mencerminkan komitmen kuat untuk melindungi keselamatan masyarakat.
"Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan," ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, sebagaimana angin kencang yang melanda sejumlah desa di awal tahun serta peristiwa tanah longsor di Jalur Pacet - Batu pada 8 April 2025 yang menelan korban jiwa.
"Risiko bencana ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan dan koordinasi yang matang," ujarnya.
Ia memberikan lima arahan untuk optimalisasi Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, meliputi monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini dengan cepat dan tepat sasaran, kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, dan penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat.
Ia menekankan penanganan bencana harus bersifat menyeluruh, mencakup mitigasi, edukasi kebencanaan, respons tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Ia juga meminta jajarannya menindaklanjuti setiap informasi dan peringatan dini dari BMKG secara cepat agar risiko bencana dapat diminimalkan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menyampaikan, seluruh unsur pendukung posko telah disiapsiagakan, mulai dari personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi lintas sektor.
“Kami memastikan Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi penuh selama 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi. Kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci keberhasilan penanganan bencana,” ujarnya.
Rinaldi juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
"BPBD tidak bisa bekerja sendirian. Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana," ujarnya.
