Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan menggelar forum untuk membahas Solusi Dua Negara sebagai upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (KTT D-8) tahun ini.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas perkembangan terkini konflik tersebut serta langkah-langkah yang dapat diambil, termasuk yang telah disepakati Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Tentu ujungnya adalah Two State Solution," kata Arrmanatha saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (9/2).
Ia menegaskan Indonesia bersama negara anggota D-8 yang juga tergabung dalam OKI sepakat terus mempersiapkan langkah bersama untuk mewujudkan Solusi Dua Negara, termasuk memastikan penghentian serangan Israel di Jalur Gaza sesuai kesepakatan gencatan senjata.
"Kita ingin memastikan bantuan kemanusiaan terus dapat masuk ke Gaza," kata Arrmanatha, yang akrab disapa Tata.
Ia menambahkan forum tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi krisis kesehatan di Jalur Gaza serta mendorong agar gencatan senjata yang berlaku saat ini dapat dipertahankan.
Terkait kemungkinan forum tersebut juga membahas Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Tata tidak memberikan penjelasan.
Namun, ia menegaskan dinamika dan perkembangan terbaru di Gaza berpotensi menjadi salah satu agenda pembahasan dalam salah satu sesi KTT D-8.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan KTT D-8 diharapkan menghasilkan kerja sama konkret, khususnya dalam penguatan ekonomi, serta langkah nyata yang berdampak langsung bagi negara anggota.
Indonesia memimpin Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 periode 2026–2027 dengan tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama."
D-8 dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, yang sebagian besar juga tergabung dalam OKI.
Organisasi tersebut bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
