Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur (Jatim) untuk bersama-sama menghadang inflasi di Kota Pahlawan dengan cara menggerakkan sektor UMKM.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Sabtu, mengatakan kedua belah pihak sudah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan bersama data dan informasi, serta penguatan koordinasi implementasi kebijakan fiskal pemerintah dalam kerangka hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah di wilayah Kota Surabaya.
"Data itulah yang akan kami manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi dan menghadang inflasi di Surabaya," kata Cak Eri panggilan akrab Eri Cahyadi.
Menurut dia, dengan data-data itu pemkot akan bisa melihat sejak awal, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk permasalahannya apa dan bagaimana.
Oleh karena itu Eri mengaku sejak awal sudah menyampaikan kepada jajaran pemkot bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya.
Salah satu contohnya, UMKM yang mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kalau misalnya pemkot harus mengecek sendiri yang mendapatkan KUR, kata dia, tentu akan kebingungan.
"Insya Allah data ini akan sangat membantu kami dan akan membantu warga Kota Surabaya untuk terus bergerak demi mengembangkan ekonomi Surabaya," kata dia.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jatim Taukhid sebelumnya mengatakan dengan adanya kerja sama ini, pihaknya akan lebih intens mendukung berbagai program Wali Kota Surabaya ke depannya melalui data-data yang dimilikinya.
"Jadi, Pak Wali Kota nanti bisa mengakses data itu kapan pun. Kemudian, kami juga akan melaporkan kepada Pak Wali tentang perkembangannya, karena beliau yang menggerakkan perekonomian di sini (Surabaya)," kata dia.
Adapun program konkret yang akan dilakukan adalah melaporkan perkembangan penyerapan anggaran dari satuan-satuan kerja pemerintah di Kota Surabaya, kemudian juga memprofil data UMKM yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari pemerintah berupa KUR.
Berdasarkan data yang dimilikinya, UMKM Surabaya yang sudah menerima fasilitas KUR tahun 2021 lebih dari 72 ribu UMKM dengan penyaluran sebesar nilai Rp2,5 triliun.
"Khusus untuk tahun ini hingga bulan Agustus, sudah ada 62 ribu UMKM yang menerima fasilitas KUR. Jumlahnya meningkat di tahun ini, dan mudah-mudahan hingga akhir tahun sampai mendekati 100 ribu UMKM di Surabaya," kata dia.
