Gubernur Khofifah: Capaian indeks demokrasi di Jatim meningkat berkat kolaborasi

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian indeks demokrasi yang meningkat berkat sinergi dan kolaborasi semua elemen strategis masyarakat setempat.

"Ini menunjukkan suasana demokrasi di Jatim terjaga dengan baik dan kondusif," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim tahun ini tercatat 81,31 poin, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yakni 70,71.

Sebagai informasi, angka indeks demokrasi Jatim pada tahun 2019 angkanya mencapai 77,68 poin, dan tahun 2018 adalah 72,86 poin.

Sedangkan, untuk angka nasional, Jatim menempati urutan kedua berdasarkan data BPS yang diterbitkan 18 Juni 2022 tersebut, yakni 78,12 poin atau di bawah DKI Jakarta dengan poin 82,08.

Menurut Khofifah, kenaikan indeks demokrasi tidak lepas dari terlayani-nya hak-hak politik warga masyarakat, termasuk peran penting dari lembaga penyelenggara demokrasi, seperti KPU dan Bawaslu.

Selain itu, tingginya indeks demokrasi dipengaruhi beberapa aspek, antara lain kebebasan sebesar 88,11 poin, kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Sedangkan, indikator metode yang diterapkan dalam indeks demokrasi meliputi beberapa hal, yaitu dimensi ekonomi yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, antimonopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, serta kesetaraan kesempatan kerja antar-wilayah.

Kemudian, dimensi politik meliputi pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, akses masyarakat terhadap informasi publik, hingga kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Di sisi lain, seiring perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami disrupsi ke media sosial.

Karena itulah Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa meski disampaikan melalui media sosial, namun demokrasi harus dijaga secara arif.

"Kembali saya mengingatkan, saat ini demokrasi juga banyak dilakukan masyarakat melalui media sosial. Namun, konten yang sehat juga menjadi bagian penting untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman serta nyaman," tuturnya.