Situbondo (ANTARA) - Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur, terus memanggil dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL dan UKL) tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten setempat.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Situbondo, Reza Aditya Wardhana di Situbondo, Selasa, menyatakan bahwa pada tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan UPL dan UKL pada Dinas Lingkungan Hidup, sudah ada sekitar 10 orang diperiksa sebagai saksi.
"Jadi, pada Senin (14/3) kemarin, kami memanggil dan memeriksa dua rekanan atau konsultan (pemilik CV). Selama masuk tahapan penyidikan, sudah ada kurang lebih 10 orang saksi yang kami periksa," ucapnya.
Sebelumnya, pada tahap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan UPL dan UKL sebagai salah satu syarat pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terdapat sebanyak 24 orang saksi diperiksan penyidik kejaksaan, termasuk lima orang konsultan.
Namun demikian, Kasi Pidsus Reza belum bisa menyampaikan ke publik mengenai kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupasi pengdaan jasa konsultasi penyusunan UPL dan UKL yang terdapat 11 kontrak dengan nilai sekitar Rp864 juta itu.
Hasil pemeriksaan saksi-saksi mulai penyelidikan hingga ke tahap penyidikan ada kerugian negara?
"Kami belum bisa menyimpulkan begitu (kerugian negara), karena belum waktunya share ke publik. Tapi, namanya penyidikan tentunya mengarah (ada kerugian negara)," katanya.
Sebelumnya, pada tanggal 2 Maret 2022, Kejaksaan Negeri Situbondo menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan UPL dan UKL tahun 2021.
Penggeledahan di Dinas Lingkungan Hidup itu dilakukan untuk pencarian dan pengumpulan barang bukti dugaan tindak korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan UPL/UKL.
Indikasi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan UPL/UKL tahun anggaran 2021, itu, karena dalam pelaksanaannya melewati batas waktu, yang seharusnya selesai pada 20 Desember 2021, ternyata masih berlangsung atau dikerjakan hingga Februari 2022.
Selain itu, jasa konsultasi penyusunan UPL/UKL dilakukan atau dikerjakan oleh konsultan yang bukan ahlinya. Sementara penyusunan UPL/UKL adalah yang berkaitan dengan lingkungan.
Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan, yaitu ruang kepala dinas, ruang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH), dan ruang arsip. Ada sejumlah dokumen dan beberapa komputer (CPU) dan laptop pendukung yang diamankan. (*)
Dugaan korupsi DLH, Kejaksaan Situbondo periksa lima konsultan
Selasa, 15 Maret 2022 11:30 WIB