Pemkot Surabaya diminta lebih fokus pemulihan ekonomi saat pandemi

Dokumentasi - Sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut dilibatkan dalam pembuatan masker tiga lapis dalam jumlah besar di Balai Kota Surabaya, Rabu (7/7/2021). (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya)

Bisa saja karena pos-pos pendapatan selama pandemi COVID-19 di Surabaya turun drastis

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Surabaya diminta lebih fokus pemulihan ekonomi saat pandemi pascadisahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya Tahun 2021 menjadi Rp8,9 triliun.

Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Imam Sya'fii di Surabaya, Rabu, mengatakan, dari sisi politik anggaran, pihaknya menilai wali kota Surabaya belum fokus pada anggaran untuk pemulihan ekonomi.

"Bisa saja karena pos-pos pendapatan selama pandemi COVID-19 di Surabaya turun drastis," katanya.

Apalagi, lanjut dia, untuk pemulihan ekonomi harus punya anggaran yang banyak, jika minim, maka Pemkot Surabaya harus memilih dengan cara belanja modal dikurangi.

Menurut dia, untuk P-APBD 2021 sebesar Rp8,9 triliun atau Rp8.966.428.340.891 dinilai masih cukup realistis dengan kondisi pendapatan daerah yang berkurang jauh.

Imam kembali mengatakan, meski belanja modal dikurangi dalam P-APBD Kota Surabaya 2021, namun yang terpenting adalah pemkot harus tetap menjaga bagaimana anggaran pendidikan Kota Surabaya tetap sesuai dengan perintah Undang-Undang, yaitu sebesar 20 persen dari APBD.

Sebenarnya, kata dia, setiap rapat pihaknya melihatnya, Pemkot Surabaya berupaya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 persen, dimana tahun 2020 lalu minus 2 persen pertumbuhan ekonominya, tapi tahun sebelumnya ekonomi Surabaya juga mencapai 6-7 persen.

"Jadi jika ingin menaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen yang sangat bagus. Untuk itu, kami berharap kepada Pemkot Surabaya untuk tetap optimistis dalam meningkatkan pendapatan belanja kita," ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, P-APBD Surabaya 2021 yang ditetapkan sebesar Rp8,9 triliun itu bakal diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Sehingga, lanjut dia, banyak anggaran pembangunan atau proyek fisik yang dialihkan untuk kebangkitan ekonomi.

"Banyak proyek kegiatan fisik kami kurangi. Sesuai arahan dari teman-teman DPRD dan masukan-masukan lainnya. Kami lakukan untuk kepentingan COVID-19 dan kebangkitan ekonomi," ujarnya. (*)