Sampang (Antaranews Jatim) - Polres Sampang, Jawa Timur, terus menyiagakan pengamanan mengantisipasi konflik sosial setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta terkait sengketa hasil Pilkada Sampang 2018.
Menurut Kapolres Sampang AKBP Budhi Wardiman, sebanyak empat kompi atau 400 personel petugas keamanan gabungan dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan situasi di wilayah Sampang pascaputusan sidang MK.
"Personel keamanan meliputi Satuan Brimob dan Direktorat Sabhara Polda Jawa Timur dan dibantu personel TNI dari Kodim Sampang," ungkapnya di Sampang, Rabu malam.
Kapolres menjelaskan, penjagaan ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pascaputusan MK.
"Situasi bukannya tidak kondusif, tapi ini menjadi rencana awal dari tahapan pengamanan agar memberikan kenyamanan dan keamanan warga Sampang," ujar kapolres.
Sejumlah lokasi yang mendapatkan pengamanan khusus aparat, antara lain kantor KPU Sampang di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar dan gudang logistik KPU di Jalan Jaksa Agung Suprapto.
Baca juga: MK Sahkan Hasil Pilkada Ulang Sampang
Baca juga: Pasangan "Jihad" Unggul di Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sampang
Personel disiagakan hingga penetapan dan pelatikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sampang.
"Kita lihat situasi kalau selama satu atau dua hari aman nanti terkendali, pasukan bantuan ini akan dikembalikan ke Polda Jatim, waktu pelantikan kita minta pengamanan lagi," tuturnya, menjelaskan.
Sementara itu, MK mengakui hasil rekapitulasi suara pilkada ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Sampang.
Dalam rekapitulasi itu, pasangan calon Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Jihad) memperoleh 307.126 suara atau 53 persen, pasangan Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap) memperoleh dukungan 245.768 suara atau 43 persen, dan pasangan cabup/cawabup Hisan-Abdullah Mansyur (Hisbullah) memperoleh dukungan 24.746 suara atau 4 persen.(*)
