Sampang (ANTARA) - Aparat kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur mulai mengusut kasus dugaan pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang dilakukan oknum aparat desa di wilayah itu.
"Saat ini kami mulai mengumpulkan barang bukti dan keterangan kepada para pihak yang menjadi korban kasus ini," kata Kapolres Sampang AKBP Hartono di Sampang, Selasa.
PTSL atau program sertifikasi tanah gratis untuk rakyat merupakan program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan tujuan untuk membantu warga memiliki legalitas hukum atas kepemilikan lahan.
Program ini juga dalam rangka mendorong masyarakat memiliki akses modal usaha ke pihak bank.
"Program ini merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar kapolres.
Karena itu, sambung dia, pihaknya perlu mengawal kasus tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut kapolres, kasus dugaan pungutan liar program PTSL di sejumlah desa di Kabupaten Sampang itu terendus aparat penegak hukum, atas laporan masyarakat.
Ia menuturkan, beberapa waktu korban pungutan liar program PTSL mendatangi Mapolres Sampang melaporkan dugaan pungutan liar yang terjadi di desanya.
Warga yang datang dari sejumlah desa di Kabupaten Sampang.
“Tentunya kita memberikan atensi terhadap segala kegiatan yang melanggar hukum termasuk praktek pungli PTSL ini,” ujar kapolres.
Sebagai langkah awal, Polres Sampang telah melakukan penyelidikan sekaligus memverifikasi titik-titik lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pungli.
Program PTSL di Kabupaten Sampang dilakukan di 180 desa yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Sampang.
Program pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini mulai 2018 di seluruh Indonesia.
Pada 2024 saja BPN Sampang telah mengeluarkan sebanyak 32.700 sertifikat bidang tanah. Tahun ini, hingga Juli 2025 sebanyak 10 ribu sertifikat telah dikeluarga dari realisasi program ini.
