Surabaya, (Antara) - Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsekal Muda TNI Imran Baidrus mengingatkan jajarannya untuk netral menghadapi Tahun Politik yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019.
"Menghadapi tahun politik, TNI Tidak boleh berpolitik. Titik. Tidak ada koma. Bagaimana teknisnya, itu saya serahkan kepada Komandan Pusdiklat Hanudnas," katanya, kepada jajaran Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional (Pusdiklathanudnas) di Surabaya, Jatim, Selasa.
Ia mengatakan TNI merupakan salah satu pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik (NKRI)."
"Tolong jaga baik nama TNI, karena institusi kita merupakan institusi agar NKRI tetap tegak. Kalau TNI berpolitik, maka kita berarti sudah larut pada kepentingan tertentu dan berkontribusi meruntuhkan NKRI," tutur Panglima Kohanudnas.
Ia menegaskan TNI dilarang untuk ikut berpolitik praktis sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah.
Pada kesempatan sama, Imran mengingatkan TNI bersinergi dan menjaga soliditas dengan Polri menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Salah satunya dalam mengatasi potensi konflik yang kerap ditemui dalam tahapan pemilu.
"Kita harus bisa saling menghormati, antara anggota TNI dan Polri, di semua lini. TNI dan Polri harus berbaur tanpa mengotak-ngotakkan institusi," ucapnya.(*)
Video Oleh Rini Utami
