Surabaya (Antara Jatim) - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim mengumpulkan serikat pekerja dan buruh di rumah dinas Kapolda di Surabaya, Senin menjelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Kegiatan yang dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo dan Pangdam V Brawijaya Mayjen Arif Rahman berlangsung dengan suasana santai yang dikemas dengan cakrukan ala Jawa Timuran.
"Kegiatan ini dilakukan agar terjalin komunikasi yang baik antarpihak sebelum adanya putusan terkait UMK, besok," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin usai pertemuan.
Soal potensi adanya perselisihan, Machfud mengatakan itu adalah suatu hal yang biasa. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan itu nanti disatukan dalam satu keputusan.
"Dengan cara dan model yang dilakukan malam ini bisa mendapatkan titik temu. Sebelum ada keputusan, kalau terjadi kesepakatan akan diajak kumpul. Tinggal disparitas upah akan diadakan titik temu. Seperti antara Gresik dan Lamongan, dan Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto," ujarnua.
Saat penetapan UMK nanti, lanjut dia, jika tidak puas, buruh boleh melakukan unjuk rasa boleh tapi tidak dengan cara anarkis. "Kami akan akomodir dan pandu. Dengan Pangdam juga sudah ada kesepakatan untuk menjaga," ujarnya.
Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengapresiasi kegiatan itu. Kustanto juga menyambut baik kesempatan berkumpul dengan serikat pekerja.
"Saya kira hubungan sangat bagus dari Gubernur, Kapolda, Pangdam berkumpul bersama sehingga permasalahan bisa terselesaikan dengan baik," kata dia.
Dirinya pun menegaskan siap membantu menjaga kondusifitas di Jatim.
Sementara itu Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan jika nantinya ada disparitas UMK, bisa komunikasikan lagi. "Kalau terlalu tinggi ya geser sedikit. Gresik dan Lamongan biar Apindo yang berbicara dengan buruh nanti difasilitasi," tutur pria yang akrab disapa Pakde itu.
Dia menegaskan keputusan penetapan UMK di wilayahnya adalah, Selasa (21/11). Kapolda dan Pangdam, lanjut dia, juga sudah mencari titik temu namun penetapannya tetap menunggu sidang. Soekarwo pun berjanji akan menandatangani kalau semua pihak siap.(*)
