HMI Ponorogo Aksi Solidaritas Protes Pimpinan KPK

Ponorogo (Antara Jatim) - Puluhan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin menggelar aksi solidaritas di depan gedung DPRD setempat guna memprotes Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang yang dinilai telah melecehkan organisasi mereka.

"Kami protes keras atas pernyataan saudara Saut Situmorang yang telah menghina dan lecehkan HMI," kata koordinator lapangan aksi HMI Ponorogo, Budi Wiyono di Ponorogo.

Unjuk rasa aktivis HMI yang dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB diwarnai aksi longmarch atau berjalan kaki sepanjang jalan protokol kota hingga halaman depan gedung DPRD Ponorogo.

"Saut Situmorang harus mundur dari KPK. Kami juga menuntut saudara Saut untuk meminta maaf secara terbuka melalui media massa, kepada seluruh kader HMI yang ada di Indonesia, atas pernyataan dia yang sembrono," kata Budi Wiyono dalam orasi terbukanya.

Setelah berorasi dan meneriakkan yel-yel berisi kecaman terhadap unsur pimpunan KPK, massa yang berjumlah sekitar 30 orang lalu melakukan dialog dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo.

Sejumlah aktivis kemudian mendesak para legislator di DPRD Ponorogo untuk menyatakan sikap serupa, serta mengirimkan surat kepada DPR agar memberhentikan Saut Situmorang sebagai wakil pimpinan KPK.

"Jika tidak dipenuhi (tuntutan) kami akan terus bergerak melakukan aksi turun jalan sampai Saut Situmorang turun atau dicopot dari jabatannya di KPK," sahut demontran lain.

Dikonfirmasi di lokasi yang sama, salah seorang legislator DPRD Ponorogo, Sunarto akhirnya menyatakan sikap menerima dan mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa.

Ia lalu membubuhkan tanda tangan dukungan di atas surat pernyataan yang nantinya akan dikirm ke DPR RI di Jakarta,

"Saya ikut prihatin dengan pernyataan Saut Situmorang, dimana jangan karena ada oknum yang melanggar hukum, latas lembaga jadi dianggap mencetak pemimpin yang tidak baik, jadi harus dipilah, jangan lantas di pukul rata," ujar Sunarto.

Massa aksi HMI kemudian membubarkan diri setelah memastikan pihak sekretariat DPRD Ponorogo bersedia mengirimkan surat pernyataan tersebut ke Sekretariat DPR RI di Jakarta. (*)