Surabaya (Antara Jatim) - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya memberikan apresiasi kepada PDIP yang telah menggagas adanya koalisi antarparpol untuk mendukung pasangan Calon Wali Kota (Cawali) dan Wakil Wali Kota (Cawawali) Surabaya petahana Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.
"Jelang Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang, komunikasi antarpimpinan parpol dengan wali kota dan wakil wali kota sangat diperlukan. Termasuk dengan pimpinan PDIP yang juga menjadi calon wakil wali kota petahana," kata Sekretaris DPD PKS Surabaya Achmad Zakaria kepada Antara di Surabaya, Senin.
Hal ini, lanjut dia, diperlukan untuk menjaga suhu politik di Surabaya tetap dinamis dan damai.
"Surabaya itu barometer nasional, jadi kita perlu menjalin kerja sama untuk menciptakan pilkada yang aman, tertib dan berkualitas," kata anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.
Ketika ditanya apakah pertemuan antarpimpinan parpol yang digagas Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sakti Buana di kediaman Wakil Wali Kota Surabaya pada Selasa (16/6) bisa mengarah ke koalisi, Zakaria mengatakan koalisi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia hebat (KIH) di Surabaya tidak seperti di pusat.
"Bisa cair, yang penting ada titik temu untuk membangun Surabaya lebih baik lagi," katanya.
Selama ini santer diberitakan bahwa PKS berkoalisi dengan sejumlah partai dalam Pilkada Surabaya kali ini. "PKS terbuka, bahkan berkoalisi dengan PDIP pun sangat memungkinkan," kataya.
Apalagi, lanjut dia, PKS pernah punya pengalaman saat pilkada ulang pada 2010 pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di 3 kecamatan, saat itu PKS mengalihkan dukungan ke pasangan cawali dan cawawali yang diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Bambang D.H.
Begitu juga di daerah lain, PKS pernah berkoalisi dengan sejumlah partai seperti halnya berkoalisi Gerindra di kota Bandung, PDIP di Payakumbuh-Sumbar, Golkar di Luwu Utara-Sulsel, dimana ketiganya kepala daerahnya berasal dari kader parpol masing-masing.
Saat ditanya ajakan koalisi mendukung pasangan Risma-Whisnu, Zakaria mengatakan belum bisa memberikan keputusan karena acara pertemuan itu baru digelar Selasa (15/6).
"Nanti menunggu perkembangan karena yang memutuskan di PKS itu berjenjang, mulai DPD, DPW sampai DPP. Yang penting prinsip PKS, berkoalisi dengan siapapun kita siap, asal ada kesepakatan untuk membangun Surabaya lebih baik dan berkah," ujarnya. (*)
