Pengamat: Indonesia sudah Sesuai Konstitusi Sikapi Mesir

Oleh Indra A. Jakarta (Antara) - Sikap pemerintah Indonesia yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mendorong rekonsiliasi sesegera mungkin di Mesir sudah menunjukkan pelaksanaan mandat yang tercantum di konstitusi UUD 1945, kata pengamat masalah Timur Tengah Zuhairi Misrawi. "Sikap mendorong rekonsiliasi adalah arah ideal dan sesuai konstitusi untuk mendorong perdamaian dunia. Sikap itu sudah tepat dan itu yang terbaik," ujar Zuhairi kepada Antara saat dihubungi di Jakarta pada Selasa. Dia mengatakan upaya rekonsiliasi yang diserukan Indonesia merupakan bentuk kontribusi paling ideal untuk pemulihan krisis di Mesir. Hal itu juga menjadi salah satu cara agar Indonesia tidak terjebak dalam polarisasi dan fragmentasi pandangan internasional dalam krisis politik di negara Afrika Utara tersebut. "Rekonsiliasi lebih baik daripada terjebak dalam polarisasi yang terjadi dalam menyikapi Mesir," ujarnya. Adapun jalur-jalur diplomatik melalui Organisasi Kerja Sama Islam, Dewan Keamanan PBB ataupun Liga Arab, menurut Zuhairi, memang menjadi koridor bantuan yang tepat dan harus terus digencarkan, meskipun disiniyalir banyak kepentingan lain dalam organisasi tersebut yang dikhawatirkan menganggu upaya rekonsiliasi. "Kini semua sedang berpikir tentang bagaiamana masa depan Mesir. Maka dari itu, kini, semua proposal dan inisiatif untuk rekonsiliasi harus dilontarkan kepada publik," tukasnya. Zuhairi mengatakan Indonesia yang tidak memiliki hubungan politik terkait krisis Mesir, justru sangat dibutuhkannya peran untuk dapat memediasi pihak pendukung Presiden terguling Muhamad Morsi dan aparat militer. Namun, Zuhairi mengingatkan agar segala bantuan Indonesia tetap menjaga sikap politik luar negeri bebas aktif dan tidak terjebak dalam pusaran konflik di Mesir. "Prinsipinya adalah bantuan untuk kepentingann negara Mesir yang harus diutamakan, bukan golongan tertentu di Mesir," ujarnya. Hubungan historis antara kedua negara juga dapat menjadi jembatan yang baik untuk Indonesia agar berkontribusi demi kepentingan masyrakat Mesir. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawan pada Jumat (23/8) mendesak DK PBB untuk memastikan terciptanya perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, khususnya Mesir, sesuai dengan mandat piagam PBB. "Masyarakat internasional, termasuk DK PBB perlu menciptakan situasi kondusif bagi seluruh pihak di Mesir untuk melakukan dialog dan rekonsiliasi," ucapnya. Marty menggarisbahwai bahwa Mesir adalah sahabat Indonesia dan RI tidak menghendaki kekerasan yang berkelanjutan di Mesir sebagaimana terjadi di beberapa negara di kawasan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali menyerukan keprihatinan dan mendorong agar rekonsiliasi di Mesir agar segera dilakukan. (*)