Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen pemerintah daerah terkait kemandirian fiskal hingga percepatan program prioritas saat menjawab pertanyaan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu.
"Pemerintah daerah dan DPRD memiliki visi yang sama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah," kata Bupati Fawait usai rapat paripurna di DPRD Jember.
Menurutnya Pemkab Jember tidak akan mengambil langkah untuk menaikkan pajak daerah dan tetap optimis dengan program prioritas yang sudah dicanangkan pada APBD tahun anggaran 2026, meskipun dana transfer pusat mengalami pengurangan sebesar Rp350 miliar.
Pemkab Jember berkomitmen terhadap pemenuhan anggaran bidang pendidikan serta memastikan dukungan fiskal yang menjamin setiap anak di Jember memperoleh pendidikan dasar yang benar-benar gratis dan berkeadilan.
"Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa menaikkan pajak bukan opsi. Fokus kami adalah membenahi mekanisme agar pendapatan berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat," tuturnya.
Terkait sejumlah fraksi DPRD yang menyoroti capaian PAD daerah dalam 10 terakhir tidak pernah memenuhi target, Fawait meminta dukungan DPRD untuk mengawasi sekaligus mengkaji sumber permasalahan, baik dari sisi sistem, potensi kebocoran, maupun ketepatan penetapan target.
"Tahun 2026 akan menjadi momentum penting karena seluruh penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah saat ini," katanya.
Kemudian untuk serapan anggaran yang masih rendah yakni 50 persen, bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu mengatakan bahwa penyerapan terhambat oleh dua faktor utama yaitu kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan banyaknya kegiatan yang baru memasuki tahap pengadaan pada triwulan IV.
"Pemerintah telah menyiapkan langkah korektif berupa percepatan penyusunan dokumen perencanaan, penguatan koordinasi perangkat daerah, serta peningkatan pengawasan lapangan agar penumpukan pekerjaan di akhir tahun tidak kembali terjadi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pembangunan meski dihadapkan pada kondisi cuaca dan dinamika anggaran.
"Kami komitmen untuk terus memperbaiki manajemen anggaran, meningkatkan serapan, dan memastikan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Gus Fawait mengatakan bahwa seluruh kritik dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Jember akan menjadi bahan penyempurnaan arah kebijakan pemerintah ke depan dengan mengutamakan program prioritas untuk masyarakat.
Sebelumnya seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Jember menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Jember tanggapan atas Nota Pengantar RAPBD 2026, yang digelar pada Jumat (14/11).
Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Jember juga meminta agar Pemkab Jember fokus pada program skala prioritas dan mengurangi program seremonial, yang tidak berdampak pada perekonomian masyarakat.
