Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang sudah disepakati dalam rapat paripurna.
"Pemkab Jember bersama DPRD terus bekerja keras merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan," kata Bupati Jember Muhammad Fawait dalam keterangan di Jember, Jawa Timur, Sabtu.
Rapat paripurna itu kembali digelar dengan agenda Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Sebelum penandatanganan penetapan Raperda APBD menjadi, dilakukan penyampaian pendapat akhir oleh tujuh fraksi.
Dengan demikian, seluruh fraksi menyampaikan pandangan serta catatan strategis yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menambahkan pihaknya telah mendapatkan data dari para kepala desa dan camat yang menyebutkan kurang lebih membutuhkan hampir Rp1,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
Ia juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember yang selama sepuluh tahun terakhir belum memenuhi target dan menyampaikan komitmennya untuk melakukan terobosan pada tahun 2026.
“Saya yakin eksekutif dan legislatif akan terus mengawal agar PAD ini bisa kembali sesuai target,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh anggota DPRD menyatakan setuju terhadap Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Bupati Jember dengan nilai sekitar Rp4,3 triliun.
"Alhamdulillah eksekutif dan legislatif sudah bersepakat untuk mengesahkan bersama Rancangan APBD Tahun 2026, meskipun memang kita tahu ada penurunan transfer dari pusat, termasuk DBHCHT," katanya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kerja keras dan komitmen dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun 2026 hingga mencapai kesepakatan bersama.
Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus diperkuat agar APBD 2026 dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Jember.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan sejumlah fraksi sudah memberikan catatan terhadap RAPBD 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
"Kami sepakat untuk prioritas mengurangi kemiskinan dengan sejumlah program yang terdapat di beberapa OPD, agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat," katanya.
