Tiga Daerah Terima Penghargaan "Pro Poor Award"

Surabaya - Sebanyak tiga daerah masing-masing Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan "Pro Poor Award 2012" yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Selasa malam. Ketiga daerah tersebut layak mendapat penghargaan karena dinilai mampu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Penghargaan ini sendiri diserahkan karena kepedulian dan perhatiannya terhadap warga kurang mampu. "Terima kasih kepada semua pihak sehingga Kabupaten Sidoarjo mampu meraih penghargaan. Raihan ini kami jadikan pelecut dan motivasi agar semakin peduli terhadap masyarakat," ujar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai penyerahan penghargaan "Pro Poor Award 2012". Ketiga daerah ini menerima penghargaan Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bidang yang berbeda. Tidak sama dengan 2011, tahun ini tidak ada juara satu, dua atau tiga. Khusus untuk kategori Kabupaten/Kota pemenang dibagi menjadi tiga kategori, masing-masing Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo, Bidang Pemberdayaan Masyarakat diterima Kota Surabaya dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi. Untuk kategori lembaga nonpemerintah dimenangkan oleh Koperasi Baitul Maal wat Tanwil-Maslahah Mursalah Lil Umah (BMT-MMU) Sidogiri. Sedangkan award untuk kategori perseorangan belum ada yang memperoleh. Ada dua nominator untuk kategori ini. Yaitu Siti Ruqoyah perajin tenun asal Kota Kediri dan Risnani Pudji Rahayu dari Surabaya yang menyulap sampah menjadi barang berguna dan layak jual. Keduanya membuat kegiatan yang mereka lakukan menjadi penggerak perekonomian warga sekitar. Namun panitia masih menganggap bahwa penilaian mereka sebagai tokoh penanggulangan kemiskinan masih kurang. Jadi dalam acara kemarin untuk kategori perseorangan bukan award yang diberikan, melainkan nominasi terbaik yang diraih oleh Siti Ruqoyah. "Pro Poor Award" ini dinilai berhasil mendorong kabupaten/kota untuk berlomba berinovasi mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Sejak pertama digelar pada 2009, Jatim menyumbang 32,17 persen angka penurunan kemiskinan nasional. Ditemui usai acara, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan pengentasan warga miskin ini tidak mudah. Sebab pada umumnya orang cenderung untuk memaksakan pemikirannya tentan pengentasan kemiskinan pada warga yang kurang mampu. "Sayangnya, warga yang akan dibantu ini justru tidak dilibatkan. Imbasnya, program pengentasan warga miskin tidak berhasil," tukasnya. Soekarwo juga mengungkapkan, kemiskinan tidak bisa dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi memenuhi kebutuhan fisik. Namun, itu lebih dipengaruhi oleh kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. "Sehingga, dengan adanya 'Pro Poor Award' ini, diharapkan pemerintah daerah melibatkan orang miskin dalam merumuskan kebijakan. Dengan begitu maka program kebijakan akan lebih pro rakyat dan tepat sasaran, karena sesuai dengan keinginan rakyat," kata Soekarwo. (*)