Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menertibkan aktivitas pertambangan pasir ilegal yang merusak lingkungan sebagai agenda prioritas untuk menjamin keselamatan warga, menjaga kelestarian alam, serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
"Terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat dan berdampak buruk terhadap lingkungan serta merugikan masyarakat akan ditertibkan. Pengawasan akan diperkuat bersama aparat terkait," kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam rapat paripurna DPRD Lumajang, Jawa Timur, Jumat.
Menurutnya kegiatan tambang tak terkendali telah memicu degradasi sungai, merusak struktur tanah, dan mengancam infrastruktur desa, karena itu pemkab akan menindak tegas kendaraan pengangkut pasir yang kelebihan muatan serta yang parkir sembarangan di kawasan permukiman.
"Penertiban jalan desa dan pembangunan jalan khusus tambang juga sedang diupayakan, meski masih membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait lahannya," tuturnya.
Sebagai bagian dari reformasi tata kelola, lanjut dia, sistem pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mulai dialihkan ke sistem digital melalui penggunaan Kartu e-MBLB, menggantikan metode SKAB manual yang rentan penyalahgunaan.
Bupati Indah juga menyampaikan komitmen terhadap perbaikan jalan rusak sebagai bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan pendekatan bertahap dan berbasis skala prioritas.
"Soal Dam Intake Klerek, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta melibatkan pihak ITS untuk kajian teknis. Desain dasar untuk Dam Intake Kedung Caring ditargetkan rampung Agustus 2025," katanya.
Bupati yang biasa dipanggil Bunda Indah itu menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab persoalan riil di masyarakat dengan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan DPRD adalah kunci dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh sinergi dan dukungan penuh dari DPRD agar pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan rapat paripurna menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban anggaran secara terbuka dan menjadikan masukan DPRD sebagai pijakan dalam perbaikan program ke depan
