Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengusulkan jenjang SMP dan SMA dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintah pusat.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tulungagung Efif Sakti Wibowo, Selasa menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 1 dan 2.
Tulungagung termasuk salah satu daerah penerima program tersebut.
"Pemkab sudah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare. Sesuai ketentuan, pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal 5 hektare," kata Efif.
Meski lahan telah tersedia, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar belum bisa dimulai karena juknis masih dibahas di tingkat pusat.
"Pelaksanaan program tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari kementerian terkait," katanya.
Untuk sementara, Pemkab Tulungagung fokus menyiapkan sarana dan prasarana di atas lahan yang telah disediakan.
Dari usulan 25 ruang belajar yang diajukan ke pemerintah pusat, hanya sembilan ruang yang disetujui untuk tahap pertama.
Satu ruang belajar dirancang menampung 25–30 siswa.
Terkait jenjang pendidikan, pemkab hanya mengusulkan tingkat SMP dan SMA. Jenjang SD tidak diusulkan karena dinilai sudah cukup tersedia di wilayah Tulungagung.
"Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang ibadah, asrama, tempat olahraga, ruang belajar, hingga dapur. Semuanya berada dalam satu kawasan," ujarnya.
Efif menambahkan, Dinas Sosial bertindak sebagai penanggung jawab program, sedangkan pembangunan ditangani pemerintah pusat.
Untuk penyusunan kurikulum, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Meski menyasar masyarakat kurang mampu, penerimaan peserta didik tetap melalui seleksi. Anak-anak berprestasi dari kalangan tidak mampu akan diprioritaskan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"Karena kuotanya terbatas, tidak semua bisa masuk. Seleksi tetap dilakukan," pungkasnya.
