Jakarta (ANTARA) - Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos melakukan pemetaan dan seleksi SDM berupa puluhan pegawai keuangan yang akan ditugaskan untuk mendukung operasional tata kelola Sekolah Rakyat.
PIC Keuangan Pusdiklatbangprof Kemensos Endah Dwi dalam Rapat Pembahasan Usulan Kebutuhan Pegawai Bidang Keuangan Sekolah Rakyat di Gedung Widyaiswara Pusdiklatbangprof Jakarta Selatan Senin mengatakan, proses pemetaan ini melibatkan perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Pemberdayaan Sosial, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Keuangan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), serta Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
“Sesuai arahan Pak Menteri Sosial Gus Saifullah Yusuf, untuk memenuhi kebutuhan pegawai administrasi keuangan Sekolah Rakyat, Pusdiklatbangprof mengadakan pertemuan untuk melakukan mapping pegawai keuangan di Kemensos,” katanya.
Endah menambahkan, pegawai yang terpilih akan ditugaskan menjadi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Staf Pengelola Keuangan Sekolah Rakyat.
“Sejumlah 80 orang pegawai keuangan akan ditugaskan menjadi Bendahara, PPK, dan Staf Pengelola Keuangan untuk masing-masing unit Sekolah Rakyat,” katanya.
Ke depannya, pegawai keuangan yang ditugaskan di Sekolah Rakyat tetap berkantor di pusat, namun mendapatkan penugasan khusus sebagai pengelola administrasi keuangan di titik-titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
“80 orang tersebut akan tetap berkantor di pusat, namun akan mendapat penugasan khusus,” katanya.
Ia menyebutkan, berikut rincian kebutuhan pegawai keuangan Sekolah Rakyat di lingkup Kemensos, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 12 orang (1 PPK mengampu 10 titik SR), Pejabat Penandatangan SPM sejumlah satu orang (1 PPSPM mengampu 63 titik SR).
Kemudian Bendahara Pengeluaran sejumlah satu orang (1 BP mengampu 63 titik SR), Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 12 orang (1 BPP mengampu 10 titik SR), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sejumlah satu orang (1 PPABP mengampu 63 titik SR), Staf Pengelola Keuangan sejumlah 24 orang (2 SPK mengampu 10 titik SR), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 12 orang (1 PPBJ mengampu 10 titik SR), petugas persediaan sejumlah lima orang (1 petugas mengampu 12 titik SR), dan petugas entry data belanja pegawai sejumlah 12 orang (1 petugas mengampu 10 titik SR).
